Pak Susno memberikan pandangannya mengenai dua kasus yang tengah hangat diperbincangkan, yaitu tudingan ijazah palsu dan laporan pencemaran nama baik yang melibatkan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurutnya, kedua kasus ini saling berkaitan dan perlu ditangani secara hukum.
Pak Susno mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang membawa permasalahan ini ke ranah hukum, karena hanya melalui proses hukum yang tepat, isu-isu semacam ini dapat diselesaikan. Ia menekankan bahwa tuduhan mengenai ijazah palsu seharusnya menjadi fokus utama yang harus dibuktikan terlebih dahulu. “Penuduhan tentang ijazah palsu lebih dulu dilaporkan. Karena dituduh ijazah palsu, sedangkan Pak Jokowi mengatakan tidak palsu, maka dia merasa nama baiknya tercemar,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa untuk membuktikan keaslian ijazah tersebut, penyidik memiliki tugas penting. “Institusi resmi yang mengeluarkan ijazah itu masih ada, yaitu Universitas Gadjah Mada (UGM), yang memiliki kredibilitas tinggi baik di Indonesia maupun di mata internasional,” tambahnya. Menurutnya, UGM akan menjadi saksi kunci dalam menentukan apakah ijazah tersebut asli atau palsu.
Pak Susno juga menyoroti pentingnya saksi-saksi lain, seperti dosen dan teman kuliah Jokowi, yang dapat memberikan keterangan terkait keaslian ijazah tersebut. “Saya yakin dosennya Pak Jokowi kalau betul kuliah di situ masih ada yang hidup,” katanya.
Ia menegaskan bahwa polisi memiliki profesionalisme dalam menyelidiki kasus pemalsuan ijazah. “Kalau kita tidak percaya sama polisi, tidak percaya sama UGM, ya ke mana lagi kita membawa ini?” tanyanya retoris.
Setelah penyidikan mengenai keaslian ijazah selesai, hasilnya akan sangat berpengaruh terhadap kasus pencemaran nama baik. “Apakah nama baik itu betul dicemarkan karena ijazahnya asli atau justru sebaliknya?” tegasnya.
Dengan keyakinan terhadap profesionalisme penyidik Polri dan kredibilitas UGM, Pak Susno berharap kasus ini dapat diselesaikan dengan adil dan transparan.
Mahasiswi Magister Ilmu Hukum USU,
Ig:@selviaanggrainy
