Konflik di Laut Cina Selatan telah menjadi isu geopolitik yang kompleks dan berlarut-larut. Berbagai klaim tumpang tindih atas wilayah ini, terutama antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN, memunculkan ketegangan yang terus meningkat. Di tengah dinamika tersebut, Indonesia melalui Menteri luar negeri (Menlu) Sugiono menyampaikan komitmen Indonesia untuk mendorong penyelesaian konflik secara damai. Pernyataan ini mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip hukum internasional dan mengedepankan dialog dalam menyelesaikan sengketa.

Sebagai negara non-claimant dalam konflik Laut Cina Selatan, Indonesia memegang peran strategis dalam memastikan stabilitas kawasan. Komitmen Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menjadi kerangka hukum utama dalam menyelesaikan sengketa maritim. Dalam konteks ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan kedaulatan negara-negara pantai, sebagaimana diatur oleh UNCLOS.

Upaya mendorong penyelesaian damai juga sejalan dengan prinsip resolusi konflik secara damai, yang merupakan bagian fundamental dari Piagam PBB. Ini menggarisbawahi bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk menghindari penggunaan kekuatan dalam menyelesaikan perselisihan internasional, termasuk di kawasan Laut Cina Selatan.

Sebagai salah satu pemimpin di ASEAN, Indonesia memiliki tanggung jawab moral untuk mendorong kerjasama regional. ASEAN, melalui mekanisme seperti Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DOC) dan negosiasi Code of Conduct (COC), telah menjadi platform penting untuk meredakan ketegangan di kawasan.

Komitmen Indonesia juga menunjukkan bahwa diplomasi multilateral tetap menjadi pendekatan terbaik. Dengan mengedepankan dialog terbuka dan inklusif, Indonesia membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik. Hal ini juga mencerminkan peran Indonesia sebagai mediator yang netral dan kredibel di mata komunitas internasional.

Meski demikian, tantangan tetap ada. Kehadiran militer Tiongkok di wilayah sengketa sering kali memicu ketegangan baru. Selain itu, perbedaan kepentingan di antara negara-negara ASEAN sendiri menjadi hambatan dalam mencapai konsensus.

Namun, Indonesia dapat memanfaatkan posisinya sebagai kekuatan diplomatik di kawasan untuk memperkuat kerja sama regional. Pendekatan yang menitikberatkan pada prinsip hukum, dialog, dan kepentingan bersama dapat menjadi jalan keluar dari kebuntuan.

Tentunya hal ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung penyelesaian konflik Laut Cina Selatan melalui jalur damai. Dengan mengedepankan prinsip hukum internasional dan diplomasi, Indonesia memainkan peran penting dalam menciptakan stabilitas di kawasan. Keberhasilan ini tidak hanya bergantung pada kekuatan hukum, tetapi juga pada kesediaan semua pihak untuk mengedepankan dialog dan kerja sama.

Indonesia harus terus menjadi katalisator untuk perdamaian, memastikan bahwa Laut Cina Selatan tetap menjadi kawasan yang aman dan stabil demi kepentingan semua negara. Prinsip ini tidak hanya mencerminkan komitmen Indonesia terhadap hukum internasional, tetapi juga kontribusi nyata bagi perdamaian global.