portalhukumid
Pengacara ternama, Hotman Paris, baru-baru ini memberikan tanggapan atas usulan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai mengenai peningkatan anggaran kementeriannya. Natalius Pigai mengajukan permintaan untuk menaikkan anggaran Kementerian HAM dari sekitar Rp 60 miliar menjadi Rp 20 triliun, serta meminta penambahan pegawai sebanyak 2.500 orang. Usulan ini langsung memicu perdebatan dan kontroversi di masyarakat.
Hotman Paris, melalui akun Instagram-nya, menilai permintaan tersebut tidak rasional. Dia mengingatkan bahwa Kementerian HAM tidak memiliki kewenangan untuk menindak hukum, melainkan lebih pada pencegahan dan identifikasi korban pelanggaran hak asasi manusia. Hotman menyatakan bahwa kementerian seharusnya cukup menggunakan perangkat sederhana, seperti telepon, untuk menjalankan tugasnya. Dia memberi contoh bahwa layanan Hotman 911 yang ia dirikan telah mampu membantu banyak korban pelanggaran HAM tanpa anggaran yang besar, cukup dengan memanfaatkan teknologi komunikasi.
Dia kemudian menyarankan Menteri Natalius Pigai untuk membentuk tim pengaduan yang dapat menerima keluhan masyarakat selama 24 jam. Tim ini, menurut Hotman, bisa dioperasikan dengan sedikit personel yang mengelola akun media sosial resmi kementerian. Dengan demikian, dia berargumen, biaya dan jumlah pegawai yang diminta Natalius Pigai bisa jauh lebih sedikit daripada yang diajukan. Hotman juga menekankan bahwa tugas penegakan hukum seharusnya menjadi tanggung jawab kepolisian dan kejaksaan, bukan Kementerian HAM.
Menanggapi kritik dan saran Hotman, Natalius Pigai berusaha menjelaskan latar belakang usulannya. Ia menyatakan bahwa anggaran yang dimintanya akan digunakan untuk membangun Universitas HAM yang berstandar internasional serta berbagai fasilitas pendukung lainnya, seperti laboratorium dan rumah sakit HAM. Dia berpendapat bahwa usulan tersebut bukanlah pemborosan, melainkan investasi dalam pembangunan HAM di Indonesia yang sangat diperlukan. Pigai juga menekankan pentingnya membangun kesadaran HAM di masyarakat, dengan target 78 ribu desa.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Dino Patti Djalal, juga tidak tinggal diam. Ia mengkritik keras usulan Pigai, menyebutnya sebagai sesuatu yang tidak realistis dan berpotensi menjadi sumber korupsi. Dino mengingatkan bahwa pejabat pemerintah harus berhati-hati dalam mengajukan rencana yang memerlukan dukungan anggaran besar, dan ia menyarankan agar Natalius Pigai terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Sekretaris Negara sebelum mengeluarkan pernyataan kebijakan yang berisiko.
Kritik dan dukungan dari masyarakat pun mengalir. Sebagian warganet setuju dengan saran Hotman Paris yang lebih pragmatis, sementara yang lain mendukung ide ambisius Pigai. Komisi XIII DPR juga berencana memanggil Natalius Pigai untuk membahas usulannya lebih lanjut, dengan Ketua Komisi Willy Aditya menyatakan bahwa isu HAM memiliki spektrum yang luas dan harus dipertimbangkan dengan cermat.
Dengan berbagai pendapat yang bermunculan, jelas bahwa perdebatan mengenai anggaran Kementerian HAM ini akan terus berlanjut. Natalius Pigai, sebagai menteri baru, bertekad untuk memperjuangkan pembangunan HAM di Indonesia, sementara para kritikusnya menyerukan pendekatan yang lebih realistis dan efisien dalam pengelolaan anggaran negara.
