Toko online atau e-commerce telah menjadi bagian integral dari kehidupan modern. Dalam beberapa dekade terakhir, transformasi dari transaksi konvensional ke digital mengubah cara masyarakat berbelanja dan berinteraksi dengan dunia komersial. Dibalik kemajuan teknologi ini, terdapat tantangan hukum yang kompleks terkait perlindungan konsumen, keamanan data, dan keadilan dalam bisnis.

Konsep toko online pertama kali muncul pada 1979 ketika Michael Aldrich, seorang pengusaha Inggris, menciptakan sistem online shopping. Ia menghubungkan televisi dengan komputer menggunakan telepon sebagai saluran komunikasi. Ide ini terus berkembang hingga pada tahun 1995, Amazon dan eBay lahir, menandai era baru dalam dunia perdagangan elektronik. Di Indonesia, toko online mulai berkembang pada awal 2000-an, dengan platform seperti Toko Bagus (sekarang OLX) dan Kaskus menjadi pelopor. Kemudian, kemunculan Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee membawa revolusi besar dalam pola konsumsi masyarakat.

Perkembangan toko online ini juga menimbulkan tantangan hukum yang membutuhkan penyesuaian dalam regulasi, terutama dalam aspek perlindungan konsumen dan persaingan usaha. Salah satu isu utama adalah bagaimana melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan. Banyak konsumen mengalami masalah seperti barang tidak sesuai deskripsi, pengiriman terlambat, atau bahkan penipuan. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini belum sepenuhnya mencakup kompleksitas transaksi elektronik, sehingga memerlukan revisi atau penguatan regulasi.

Toko online dalam perkembangannya mengandalkan data konsumen untuk menjalankan bisnisnya. Kebocoran data pribadi tentunya menjadi ancaman serius, seperti yang terjadi pada beberapa kasus besar di Indonesia. UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi langkah maju, tetapi implementasinya masih memerlukan pengawasan ketat. Dominasi platform besar sering kali menghambat pelaku usaha kecil untuk bersaing. Dominasi ini tentunya menimbulkan kekhawatiran terkait monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) harus lebih aktif mengawasi perilaku pasar dalam ekosistem e-commerce. Selain itu, toko online juga membuka peluang transaksi lintas negara, tetapi ini juga menimbulkan masalah yurisdiksi. Sengketa yang melibatkan konsumen dan pelaku usaha dari negara berbeda sering kali sulit diselesaikan karena perbedaan hukum di masing-masing negara. Pemerintah perlu menyusun kerangka hukum yang lebih terpadu dan komprehensif untuk mengatur e-commerce. Hal ini mencakup aspek perlindungan konsumen, keamanan data, dan persaingan usaha.

Pemerintah dan otoritas terkait harus memperkuat pengawasan terhadap toko online, termasuk dalam penerapan UU PDP dan UU Perlindungan Konsumen. Hal yang penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada konsumen yaitu memberikan edukasi kepada konsumen, edukasi yang bisa dilakukan adalah tentang hak dan kewajiban mereka dalam transaksi online. Untuk itu pemerintah dapat bekerja sama dengan pelaku e-commerce untuk menyediakan informasi yang jelas dan transparan. Sedangkan dalam transaksi lintas negara, Indonesia harus memperkuat kerja sama dengan negara lain melalui perjanjian internasional untuk menyelesaikan sengketa dan melindungi konsumen.

Sejarah toko online menunjukkan bagaimana teknologi mengubah wajah perdagangan global. Namun, kemajuan ini juga membawa tantangan hukum yang tidak dapat diabaikan. Regulasi yang adaptif dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk memastikan perkembangan toko online tetap sejalan dengan prinsip keadilan, perlindungan konsumen, dan keberlanjutan ekonomi. Indonesia memiliki potensi besar dalam ekosistem e-commerce, tetapi hanya melalui kebijakan hukum yang progresif, toko online dapat menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas.