Fenomena cawe-cawe Presiden Jilid 2 menjadi isu yang semakin relevan di Indonesia, terutama setelah pergantian kekuasaan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam konteks hukum dan politik Indonesia, istilah cawe-cawe sering kali digunakan untuk merujuk pada tindakan presiden yang mencampuri urusan politik secara aktif, termasuk dalam menentukan arah kebijakan atau mendukung calon politik tertentu. Apakah tindakan ini sejalan dengan prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku, atau justru mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan?.

Menurut UUD 1945 Pasal 4 Ayat (1), “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini berarti presiden memiliki peran sebagai eksekutif tertinggi, tetapi kewenangannya tetap dibatasi oleh aturan hukum. Secara hukum, terdapat batasan yang jelas terkait intervensi presiden dalam proses politik, terutama yang melibatkan pemilihan umum dan pengangkatan pejabat negara.

Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lembaga negara seperti KPU dan Bawaslu memiliki peran independen dalam mengawasi dan mengelola proses pemilu. Keterlibatan presiden secara aktif dalam mendukung calon tertentu atau mengintervensi proses pemilu dapat dianggap sebagai bentuk campur tangan eksekutif yang tidak sesuai dengan prinsip independensi lembaga pemilu.

Implikasi dan Penyalahgunaan Kekuasaan
Fenomena cawe-cawe sering kali dihadapkan pada masalah penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power). Penyalahgunaan kekuasaan diartikan sebagai penggunaan otoritas yang melebihi batasan kewenangan yang diberikan oleh hukum. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, hal ini dapat melanggar Pasal 421 KUHP, yang mengatur tentang penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik. Presiden yang menggunakan posisinya untuk mempengaruhi proses politik, terutama untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini.

Prinsip negara hukum (rechtstaat) di Indonesia menekankan bahwa setiap tindakan pemerintah harus tunduk pada hukum yang berlaku. Ini mencakup pengawasan atas kewenangan presiden dalam hal intervensi politik. Cawe-cawe yang berlebihan dapat mengarah pada erosi prinsip demokrasi, dimana kekuasaan eksekutif mencampuri proses yang seharusnya dijalankan secara independen oleh lembaga-lembaga terkait.

Implikasi dari tindakan cawe-cawe ini juga mencerminkan krisis etika dalam pemerintahan. Dalam konteks kepemimpinan transisi, jika presiden terpilih juga melakukan cawe-cawe untuk mempengaruhi pemilihan penggantinya atau memperkuat posisi politiknya di masa mendatang, maka hal ini berpotensi menciptakan preseden buruk bagi proses demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang sehat seharusnya memungkinkan adanya kompetisi politik yang adil dan bebas dari campur tangan eksekutif. Untuk mengatasi potensi cawe-cawe yang melampaui batas, diperlukan pengawasan ketat dari lembaga-lembaga seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Yudisial, dan Ombudsman RI. Lembaga-lembaga ini memiliki mandat untuk mengawasi praktik-praktik yang mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat publik, termasuk presiden.

Selain itu, peran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai pengawas eksekutif juga krusial. DPR memiliki kewenangan untuk melakukan hak interpelasi jika ditemukan indikasi bahwa presiden melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan batas kewenangannya. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan dan memastikan bahwa presiden tetap beroperasi dalam kerangka hukum yang ada. Dalam perspektif hukum tata negara, tindakan cawe-cawe harus dianalisis berdasarkan prinsip separation of powers (pemisahan kekuasaan).

Indonesia menganut sistem checks and balances, di mana kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif memiliki peran dan batas kewenangan yang jelas. Jika presiden melampaui batas kewenangannya dan mencampuri urusan politik yang seharusnya dikelola oleh lembaga independen, maka ini bertentangan dengan prinsip dasar pemisahan kekuasaan. Para ahli hukum tata negara juga menekankan bahwa presiden harus berperan sebagai guardian of the constitution bukan sebagai kingmaker dalam proses politik. Presiden harus fokus menjalankan amanat konstitusi tanpa mencampuri urusan pemilu atau proses politik lainnya yang berada di luar mandatnya.

Pada akhirnya fenomena cawe-cawe presiden jilid 2 ini menimbulkan pertanyaan yang sangat menohok terkait keseimbangan kekuasaan dan integritas demokrasi di Indonesia. Meskipun presiden memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas negara, tindakan yang melampaui batas kewenangannya dapat mengarah pada penyalahgunaan kekuasaan dan mencederai prinsip-prinsip negara hukum. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, penting bagi masyarakat, lembaga pengawasan, dan legislatif untuk terus mengawasi setiap tindakan presiden yang berpotensi melampaui batas konstitusionalnya.

Untuk itu, diperlukan komitmen kuat dari presiden sendiri untuk mematuhi prinsip-prinsip konstitusi dan menjalankan peran eksekutifnya dengan integritas dan transparansi. Jika cawe-cawe terus berlanjut tanpa pengawasan yang memadai, maka hal ini bisa menjadi preseden berbahaya bagi masa depan demokrasi Indonesia, dimana kekuasaan presiden menjadi terlalu dominan, dan proses politik kehilangan independensi tentunya.