Kebebasan akademik merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin kemajuan ilmu pengetahuan, inovasi, dan pembangunan masyarakat yang kritis. Namun, memasuki tahun 2025, isu terkait kepastian kebebasan akademik bagi dosen di Indonesia masih menjadi tantangan besar. Banyak dosen yang merasa terintimidasi oleh regulasi yang multitafsir, tekanan sosial, atau bahkan intervensi politik. Pertanyaannya, bagaimana hukum dapat berperan dalam memastikan kebebasan akademik ini?

Kebebasan akademik telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tertuang dalam Pasal 28C UUD 1945, yang menjamin hak setiap warga negara untuk mengembangkan diri melalui pendidikan dan ilmu pengetahuan. Secara spesifik, Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan adalah hak sivitas akademika, termasuk dosen.

Namun, kebebasan ini sering kali terbentur oleh berbagai regulasi tambahan yang kadang-kadang bertentangan. Misalnya, pasal-pasal terkait ujaran kebencian atau penyebaran informasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap disalahgunakan untuk membungkam kritik atau kajian akademik yang dianggap kontroversial. Hal ini menciptakan efek intimidasi yang signifikan terhadap dosen, terutama mereka yang mengkaji isu-isu sensitif seperti politik, agama, atau kebijakan publik.

Banyak regulasi yang multitafsir sehingga membuka celah bagi pihak tertentu untuk mengkriminalisasi pendapat dosen. Ketika kritik akademik dianggap melanggar norma sosial atau hukum tertentu, dosen sering kali menjadi sasaran intimidasi, baik dalam bentuk gugatan hukum maupun tekanan dari institusi.

Dalam beberapa kasus, dosen yang berani menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah atau isu sensitif tertentu menghadapi tekanan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, tekanan sosial dari kelompok tertentu juga menjadi tantangan yang membatasi ruang gerak kebebasan akademik.

Walaupun ada pengaturan mengenai kebebasan akademik, mekanisme perlindungan hukum bagi dosen yang menghadapi intimidasi belum jelas. Tidak ada lembaga khusus yang mengawasi dan melindungi kebebasan akademik ini secara konsisten.

Dalam konteks ini, kepastian hukum menjadi kunci untuk menjamin kebebasan akademik. Kepastian hukum tidak hanya berarti adanya peraturan yang jelas dan tegas, tetapi juga melibatkan implementasi hukum yang adil dan konsisten. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk memberikan kepastian hukum bagi dosen yaitu;

Pertama, regulasi seperti UU ITE perlu direvisi agar tidak dapat digunakan untuk membungkam pendapat akademik. Pemerintah dan DPR harus memastikan bahwa regulasi ini sejalan dengan prinsip kebebasan akademik.

Kedua, dibutuhkan lembaga independen yang khusus menangani pengaduan terkait pelanggaran kebebasan akademik. Lembaga ini harus mampu memberikan pendampingan hukum bagi dosen yang merasa terintimidasi.

Ketiga, dosen perlu diberikan pemahaman yang mendalam tentang hak-hak mereka di bidang akademik. Dengan demikian, mereka dapat menghadapi tantangan hukum dengan percaya diri.

Keempat,kampus harus menjadi benteng utama dalam melindungi kebebasan akademik dosennya. Otonomi kampus harus diperkuat agar tidak mudah terintervensi oleh pihak eksternal, baik politik maupun sosial.

Tahun 2025 harus menjadi momentum untuk memastikan kebebasan akademik dosen tidak hanya menjadi jargon, tetapi terealisasi dalam praktik. Negara memiliki kewajiban konstitusional untuk melindungi hak-hak sivitas akademika.

Kebebasan akademik yang dijamin dan dilindungi akan menciptakan iklim pendidikan yang kritis, inovatif, dan berorientasi pada kemajuan bangsa. Intimidasi dalam bentuk apa pun harus dianggap sebagai ancaman serius terhadap kebebasan akademik dan demokrasi itu sendiri. Saatnya kebebasan akademik bukan lagi sekadar impian, tetapi menjadi realitas yang dirasakan oleh setiap dosen di Indonesia. Semoga!