Riski Pardinata Berutu
Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, menyatakan bahwa proses penulisan ulang sejarah Indonesia yang tengah disusun akan mencakup revisi terhadap narasi sejarah kolonialisme Belanda, khususnya anggapan yang menyebut bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun.
Menurut Fadli, klaim bahwa Belanda menjajah Indonesia selama tiga setengah abad tidak sepenuhnya akurat. Ia menegaskan bahwa selama periode tersebut, banyak wilayah di Nusantara yang terus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan kolonial Belanda.
“Pandangan bahwa Indonesia dijajah selama 350 tahun perlu direvisi. Menurut saya, itu adalah cara pandang yang keliru. Faktanya, bangsa kita terus memberikan perlawanan terhadap penjajah,” ujar Fadli dalam sebuah pernyataan di Jakarta Selatan pada Selasa malam (6/5).
Ia mencontohkan berbagai bentuk perlawanan yang terjadi di berbagai daerah, seperti di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, serta Perang Diponegoro di Jawa. Beberapa perlawanan bahkan berlangsung selama ratusan tahun, sementara yang lain berlangsung dalam rentang waktu puluhan tahun. Oleh karena itu, menurut Fadli, fokus historiografi seharusnya tidak lagi ditekankan pada periode penjajahan, melainkan pada semangat dan ketangguhan perlawanan bangsa.
Lebih lanjut, Fadli mengungkapkan bahwa penulisan ulang sejarah ini juga dilatarbelakangi oleh masih banyaknya masyarakat yang tidak memahami sejarah nasional. Ia mengingatkan pesan Presiden pertama Republik Indonesia, Soekarno, yang menekankan pentingnya untuk tidak melupakan sejarah—yang dikenal dengan akronim “Jas Merah”.
“Kita perlu menggencarkan pemahaman sejarah, mulai dari masa prasejarah, proto-sejarah, hingga sejarah modern,” tutur politisi dari Partai Gerindra tersebut.
Ia juga mempertanyakan mengapa sebagian pihak tampak enggan membahas sejarah, padahal sejarah merupakan bagian integral dari masa lalu yang membentuk identitas bangsa.
“Sejarah adalah bagian penting dari perjalanan bangsa. Jika kita ingin memahami situasi saat ini, maka kita harus mempelajari masa lalu,” tambahnya.
Fadli menegaskan bahwa mereka yang tidak memahami sejarah berisiko kehilangan jati diri dan identitas kebangsaannya. Ia menyatakan bahwa penulisan ulang sejarah ini ditargetkan selesai sebelum 17 Agustus 2025, bertepatan dengan peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia.
