Universitas Gadjah Mada (UGM) mengonfirmasi telah menjalin komunikasi dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), terkait isu ijazah palsu yang tengah ramai diperbincangkan. Sekretaris UGM, Andi Sandi Antonius, menyatakan komunikasi tersebut sudah berlangsung sejak pekan lalu sebagai bagian dari upaya klarifikasi dan dukungan terhadap proses hukum yang berjalan. UGM menegaskan siap memberikan data dan keterangan yang diperlukan jika diminta secara resmi oleh aparat penegak hukum maupun pengadilan. Pernyataan ini sekaligus menepis tudingan bahwa kampus tidak transparan dalam menangani polemik ijazah Jokowi.

Andi Sandi menjelaskan bahwa pihak kampus juga telah berkomunikasi dengan kepolisian terkait isu tersebut dan sedang menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk proses penyelidikan. “Prinsipnya kami mendukung proses itu dan akan memberikan data serta bersaksi jika diperlukan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa detail komunikasi dan pemeriksaan menjadi ranah kepolisian untuk disampaikan lebih lanjut. UGM menegaskan komitmennya untuk mendukung penegakan hukum secara transparan dan profesional.

Isu ijazah palsu Jokowi mencuat setelah beberapa pihak, termasuk Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), mempertanyakan keaslian ijazah lulusan UGM tersebut. Gugatan terkait keabsahan ijazah SMA Jokowi bahkan telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Surakarta. Presiden Jokowi sendiri sebelumnya menyatakan mempertimbangkan untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum karena dianggap sebagai fitnah dan pencemaran nama baik. Dalam konteks ini, komunikasi antara UGM dan Jokowi menjadi penting untuk memastikan kebenaran data akademik.

UGM menegaskan bahwa jika ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum, termasuk pengadilan, pihak universitas siap memberikan kesaksian berdasarkan data dan fakta yang dimiliki. Hal ini menunjukkan kesiapan UGM untuk berperan aktif dalam proses hukum dan menjaga integritas institusi pendidikan. Sekretaris UGM juga menolak spekulasi yang menyebutkan kampus tidak kooperatif dalam kasus ini. UGM berkomitmen menjaga kredibilitas dan transparansi dalam menangani isu yang menyangkut nama baik institusi dan alumni.

Polemik ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan media, sehingga komunikasi antara UGM dan Jokowi menjadi langkah penting dalam meredakan ketegangan. Dengan keterbukaan dan dukungan penuh dari UGM, diharapkan proses hukum dapat berjalan lancar dan memberikan kejelasan bagi publik. UGM juga mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum dan tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Komunikasi intensif ini menjadi bukti bahwa institusi pendidikan tinggi siap berkontribusi dalam penegakan kebenaran dan keadilan.