Jakarta, 21 Oktober 2025 — Dalam rangka evaluasi satu tahun pemerintahan, sejumlah isu strategis menjadi sorotan utama. Mulai dari upaya pemberantasan kebocoran pendapatan negara, reformasi sistem perpajakan dan bea cukai, hingga pengembangan infrastruktur konektivitas nasional serta penguatan kemandirian energi.

Penangkapan Besar-besaran di Pajak dan Bea Cukai

Pemerintah mengungkap telah mengantongi daftar nama pelaku penyelundupan besar, termasuk praktik under invoicingpada produk-produk seperti kamera, baja, dan tekstil. Penindakan akan difokuskan pada pelaku utama, yang selama ini telah menyebabkan kebocoran penerimaan negara dalam jumlah besar.

“Tinggal kita pilih saja siapa yang mau diproses dulu,” ujar pejabat terkait.

Pemerintah juga menyiapkan platform digital Cortex, yang dijadwalkan siap akhir minggu ini, untuk mengoptimalkan pemantauan dan integrasi data pajak nasional.

Reformasi di Internal Pajak

Dari sisi aparatur, telah ada 26 pegawai pajak dicopot karena terindikasi pelanggaran etik dan hukum. Proses terhadap 13 pegawai lainnya sedang berjalan. Ke depan, sistem digitalisasi akan memperkecil ruang negosiasi gelap antara oknum pegawai dan wajib pajak.

Yeld SBN Rendah, Tanda Kepercayaan Tinggi

Pemerintah menyoroti penurunan yeld Surat Berharga Negara (SBN) yang kini berada di titik terendah dalam 20 tahun terakhir, sekitar 5,9% untuk tenor 10 tahun. Hal ini dianggap sebagai sinyal positif atas kepercayaan investor terhadap ekonomi nasional.

Anggaran Pendidikan dan LPDP

Terkait rencana penambahan anggaran untuk LPDP sebesar Rp113 triliun, pemerintah menyatakan masih dalam pembahasan, dan kemungkinan baru dapat terealisasi pada tahun anggaran 2026.

Proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya

Pengembangan proyek Kereta Cepat Jakarta–Surabaya masih dalam tahap kajian. Pemerintah fokus pada restrukturisasi pembiayaan proyek KCIC (Jakarta–Bandung) agar tidak mengganggu proyek perluasan ke wilayah timur.

Distribusi Energi dan Mandatori S10

Pemerintah tengah mematangkan kebijakan mandatori S10 (etanol dari tebu dan singkong) sebagai langkah strategis mengurangi impor bensin yang mencapai 27 juta ton per tahun. Mandatori S10 ditargetkan mulai berlaku paling lambat tahun 2027, seiring pembangunan pabrik etanol dalam negeri.

Konsolidasi Kabinet dan Hubungan Pusat-Daerah

Setelah satu tahun, pemerintah menilai koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah semakin solid. Diharapkan tahun kedua pemerintahan bisa berjalan lebih efisien dan kolaboratif.

Selvia14

Mahasiswi Magister Ilmu Hukum USU,
Ig:@selviaanggrainy