Pendidikan tinggi adalah ruang tumbuhnya intelektualisme, integritas, dan relasi profesional antara dosen dan mahasiswa. Namun, dalam praktiknya, relasi ini tidak selalu berjalan ideal. Banyak kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan posisi dosen sebagai pembimbing akademik, yang berujung pada tindakan pelecehan seksual. Fakta ini menimbulkan keprihatinan mendalam, mengingat kampus seharusnya menjadi ruang aman dan bebas kekerasan.

Maka, penting untuk menegaskan kembali etika profesi dosen dan batasan profesional dalam bimbingan akademik sebagai langkah preventif terhadap kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi.

Etika Profesi Dosen: Pilar Relasi Akademik yang Beradab

Etika profesi dosen mencakup sikap, nilai, dan prinsip moral dalam menjalankan tugas pendidikannya. Dalam konteks bimbingan akademik, dosen diharapkan:

Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat mahasiswa.

Menghindari sikap manipulatif, diskriminatif, atau intimidatif.

Menjaga kerahasiaan data dan permasalahan pribadi mahasiswa.

Bertindak sebagai pembimbing, bukan penguasa relasi.

Batasan Profesional: Ruang Aman antara Dosen dan Mahasiswa

Relasi bimbingan tidak boleh bersifat personal apalagi mengarah pada ketergantungan emosional atau eksploitasi seksual. Batas profesional ini mencakup:

1. Waktu dan Tempat

Pertemuan bimbingan idealnya dilakukan di ruang akademik resmi. Hindari pertemuan di lokasi privat tanpa kejelasan.

2. Komunikasi

Gunakan media resmi seperti email kampus, atau grup WA formal. Hindari percakapan yang menjurus personal atau seksual.

3. Bahasa dan Fisik

Tidak menggunakan candaan seksual, komentar atas penampilan, atau menyentuh tubuh mahasiswa.

4. Evaluasi Akademik

Objektivitas dalam menilai tidak boleh dikompromikan dengan relasi personal.

Pelecehan Seksual di Kampus: Realita yang Terjadi

Pelecehan seksual tidak selalu berbentuk fisik. Banyak terjadi dalam bentuk:

Verbal: komentar merendahkan atau sugestif secara seksual.

Non-verbal: menatap tidak sopan, menunjukkan gambar tidak pantas.

Digital: pesan pribadi dengan konten seksual.

Fisik: menyentuh tanpa izin, memeluk, atau mencium mahasiswa.

Kondisi ini diperparah dengan relasi kuasa yang membuat korban ragu melapor.

Landasan Hukum dan Kebijakan Kampus

Pemerintah telah menerbitkan Permendikbud No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Perguruan Tinggi. Regulasi ini:

Mewajibkan kampus membentuk Satgas PPKS.

Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman dan berpihak pada korban.

Mendorong upaya edukatif dan sanksi administratif bagi pelaku.

Selain itu, etika dosen juga diatur dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, serta kode etik dari asosiasi profesi seperti PGRI atau ADHI.

Penutup:

Membangun Kampus yang Beretika dan Aman

Upaya mencegah pelecehan seksual di kampus tidak cukup hanya dengan sanksi hukum. Diperlukan komitmen moral dan profesional dari dosen, kesadaran kritis mahasiswa, serta regulasi kampus yang berpihak pada korban. Dengan menjaga etika dan batasan profesional, dosen tidak hanya menjadi pengajar, tetapi juga pelindung dan pembentuk karakter generasi muda bangsa.

Tentang Penulis

Dr. Ns. Ady Purwoto, S.Kep., M.Kep., S.H., M.H., M.K.M.

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik

Universitas Ibn Khaldun Bogor

(Ahli di bidang keperawatan, hukum kesehatan)

Ady

Dr. Ady Purwoto,S.Kep.,Ners.,M.Kep.,S.H.,M.H.