Amerika Serikat untuk keenam kalinya dalam dua tahun terakhir menggunakan hak veto ketika Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) mengadakan pemungutan suara atas rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera, tanpa syarat, dan permanen di Jalur Gaza. Resolusi itu juga mendesak agar Israel mencabut pembatasan pengiriman bantuan kemanusiaan ke kantong Palestina tersebut serta menuntut pembebasan segera semua sandera yang masih ditahan oleh Hamas dan kelompok militan bersenjata lainnya.

Rancangan resolusi yang didukung oleh 14 dari 15 anggota DK PBB ini gagal diadopsi karena veto tunggal AS. Morgan Ortagus, Wakil Utusan AS untuk Timur Tengah, dalam pernyataannya mengatakan bahwa resolusi tersebut “tidak cukup tegas dalam mengutuk Hamas dan tidak mengakui hak Israel untuk membela diri,” sehingga AS harus menggunakan veto demi memastikan narasi yang seimbang dan menghormati hak Israel menjaga keamanannya.

Duta Besar Denmark untuk PBB, Christina Markus Lassen menggambarkan situasi kemanusiaan di Gaza sebagai bencana yang sudah pasti terjadi, bukan sekadar prediksi. Ia menyerukan agar anggota DK PBB bertindak segera mengakhiri penderitaan warga sipil yang terperangkap dalam konflik yang hampir berlangsung dua tahun.

Kronologis Veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB Terkait Gaza

1. Veto Pertama (Desember 2023): Mencakup resolusi yang menyerukan gencatan senjata langsung setelah eskalasi kekerasan pekan pertama serangan Israel. AS menolak dengan alasan resolusi hanya menyalahkan Israel sepihak sementara mengabaikan serangan roket Hamas.

2. Veto Kedua (Maret 2024): Menuntut pembukaan jalur bantuan kemanusiaan tanpa hambatan. AS menyatakan resolusi gagal mencantumkan perlindungan bagi warga Israel dari serangan Hamas, sehingga veto diberlakukan.

3. Veto Ketiga (Juli 2024): Berisi permintaan pembebasan sandera Palestina. AS menganggap resolusi terlalu condong pada Hamas dan tidak mengakomodasi perspektif keamanan Israel.

4. Veto Keempat (November 2024): Meminta investigasi internasional atas kerusakan dan korban sipil. AS menilai investigasi tersebut belum seimbang dan justru menghambat solusi politik jangka panjang.

5. Veto Kelima (April 2025): Merespons gelombang kekerasan berikutnya dengan resolusi gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan. AS tetap berpegang pada veto dengan alasan resolusi tidak mengandung pengakuan penuh pada hak Israel mempertahankan diri.

Setiap veto AS didasarkan pada alasan bahwa resolusi yang diusulkan tidak cukup mengakomodasi kebutuhan keamanan Israel sebagai mitra strategis utama AS di Timur Tengah.

Reaksi dan Dampak Veto Keenam

Keputusan veto keenam ini menuai kecaman keras dari banyak negara dan organisasi internasional yang menganggap veto itu menghambat upaya perdamaian dan kemanusiaan. Riyad Mansour, Duta Besar Palestina untuk PBB, mengkritik keras veto AS, menyebutnya sebagai “penghalang keadilan dan solusi damai” yang menyebabkan penderitaan berkepanjangan warga Palestina.

Selain itu, perwakilan dari Aljazair di DK PBB Amar Bendjama dengan penuh emosi menyampaikan permohonan langsung kepada rakyat Palestina, “Maafkan kami, karena Dewan ini tidak dapat menyelamatkan anak-anak kalian.”

Profesor hubungan internasional Universitas Cambridge, Dr. Helena Forsyth, mengungkapkan bahwa kebuntuan dalam Dewan Keamanan PBB menyulitkan komunitas internasional mengambil langkah efektif di konflik berkepanjangan seperti Gaza. “Hak veto di DK PBB dirancang untuk mencegah keputusan yang bisa memperuncing konflik antar anggota tetap. Namun dalam kasus ini, hak veto digunakan untuk melindungi kepentingan nasional yang menyebabkan impasse dan stagnasi,” kata Forsyth.

Sementara itu, pakar hukum internasional dari Universitas Columbia, Prof. Ahmed al-Khalil, menekankan pentingnya reformasi di Dewan Keamanan untuk menghindari ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan. “Ketidakmampuan untuk menggapai kompromi menyangkut krisis vital seperti Gaza menegaskan kebutuhan reformasi hak veto agar bisa lebih adil dan representatif,” ujarnya.

Para ahli sepakat bahwa menghadapi kebuntuan veto di DK PBB, komunitas internasional harus mengoptimalkan peran diplomasi multilateral di luar Dewan Keamanan, seperti menggunakan forum PBB lainnya, G20, Liga Arab, dan Konferensi Perdamaian Internasional. Selain itu, penguatan peran pengawas kemanusiaan independen dianggap vital untuk menekan semua pihak agar mematuhi hukum humaniter internasional.

Rekomendasi juga mencakup pembentukan mekanisme resolusi konflik alternatif dan dialog terbuka yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Timur Tengah agar dapat membangun kepercayaan dan meraih solusi jangka panjang yang menyeluruh.

Keenam kali veto yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam dua tahun terakhir terhadap resolusi PBB yang menuntut gencatan senjata dan bantuan kemanusiaan di Gaza memperlihatkan kompleksitas dan tantangan besar dalam diplomasi internasional terkait konflik Palestina-Israel. Upaya dunia untuk mengakhiri penderitaan warga sipil terhambat oleh kepentingan geopolitik yang terfragmentasi.

Meski demikian, sejumlah akademisi dan diplomat menekankan pentingnya terus mencari solusi kompromi dan reformasi institusional untuk memastikan lembaga internasional dapat berperan efektif dan adil dalam menjaga perdamaian global.