Pengantar

Hukum Humaniter Internasional (HHI) adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk membatasi dampak konflik bersenjata terhadap manusia. Hukum humaniter internasional melindungi orang-orang tertentu  dan membatasi metode dan sarana perang. Dalam konteks ini, hukum humaniter internasional berfungsi untuk memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi selama konflik bersenjata.

Responsibility to Protect (R2P) merupakan prinsip yg timbul menjadi respons terhadap kegagalan komunitas internasional pada pencegahan kejahatan massal, misalnya: genosida, kejahatan perang, & penghancuran etnis, yang terjadi pada Bosnia & Rwanda sekitar tahun 1990-an. R2P mengfokuskan bahwa kedaulatan suatu negara wajib dalam tanggung jawab  melindungi warganya. Prinsip ini diadopsi pada dokumen Hasil KTT Dunia PBB 2005, menggantikan doktrin intervensi humanisme yg kontroversial secara moral. R2P terdiri dari tiga pilar utama, antara lain: Tanggung jawab Negara untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan internasional yang paling keji, Tanggung jawab komunitas internasional untuk membantu Negara dalam memenuhi tanggung jawab ini serta Tindakan yang bertanggung jawab dari komunitas internasional untuk melakukan intervensi melalui cara-cara preventif dan militer. Meskipun R2P bukan merupakan kerangka hukum yang mengikat, prinsip-prinsip ini didasarkan pada hukum internasional yang ada dan mewajibkan semua negara untuk menghormati dan menjamin penghormatan terhadap hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional.

Penting untuk melindungi warga sipil karena mereka sering menjadi korban utama kekerasan fisik dan psikologis dalam konflik yang terjadi saat ini. Dalam konflik-konflik modern, terutama yang melibatkan aktor non-negara dan taktik asimetris, masyarakat sipil seringkali menjadi sasaran serangan langsung atau terjebak dalam kondisi yang memperburuk kehidupan mereka, seperti kelaparan, penyakit, dan pengungsian. Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan Responsibility to Protect (R2P) bertujuan untuk melindungi warga sipil dari kejahatan berat seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Meskipun kedua kerangka kerja tersebut bertujuan untuk melindungi warga sipil, penerapan prinsip-prinsip ini dalam praktiknya sering kali menghadapi tantangan besar yang membatasi efektivitasnya.

Kesenjangan antara teori dan praktik dalam penerapan HHI dan R2P terlihat jelas terutama dalam hal selektivitas, penuntutan atau penegakkan hukum, dan dampak intervensi. Intervensi militer dalam R2P seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan internasional, dan tidak hanya berfokus pada kebutuhan kemanusiaan. Meskipun hukum humaniter internasional memberikan pedoman yang jelas untuk melindungi warga sipil,  prinsip-prinsip ini dapat dilanggar tanpa  akuntabilitas yang memadai, seperti  dalam kasus konflik berskala besar yang melibatkan aktor-aktor negara yang berkuasa dan hal ini kerap terjadi. Kontradiksi-kontradiksi ini dan kegagalan untuk menegakkan hukum internasional  memperburuk situasi dan menunjukkan bahwa perubahan dalam cara penerapan HHI dan R2P sangat diperlukan untuk menjamin perlindungan yang lebih efektif dan adil bagi warga sipil.

Interaksi HHI Dan R2P

Sinergi antara hukum humaniter internasional (HHI) dan Responbility to Protect (R2P) terletak pada tujuan bersama yaitu melindungi kehidupan dan martabat manusia, terutama dalam situasi konflik bersenjata. Hukum humaniter internasional berfokus pada aturan-aturan berikut yang melindungi individu selama perang: Perlindungan warga sipil, larangan penyerangan dan penyiksaan yang melanggar hukum. R2P disisi lain, fokus terhadap tanggung jawab negara untuk melindungi warga negaranya dari kejahatan berat, dan jika negara gagal, komunitas internasional harus bertindak untuk mencegah tindakan genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya. Dalam hal ini, keduanya tentang pencegahan kekerasan yang berujung pada penderitaan manusia dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip-prinsip perlindungan manusia yang diadvokasi oleh kedua belah pihak menjadi landasan hukum untuk mendukung upaya melindungi warga sipil baik dari kekerasan langsung maupun kebijakan pemerintah yang anti kerakyatan dalam berbagai situasi konflik.

Namun, meskipun HHI dan R2P memiliki tujuan yang sama, terdapat potensi kontradiksi dalam kedua hal tersebut, terutama dalam penerapan prinsip-prinsip ini. Hukum humaniter internasional mengutamakan penghormatan terhadap kedaulatan suatu negara dalam peperangan dan membatasi penggunaan kekuatan militer. Para pemangku kepentingan diharuskan untuk membedakan antara kombatan dan warga sipil serta membatasi kerugian yang ditimbulkan. Di satu sisi, R2P mendorong intervensi internasional ketika suatu negara gagal melindungi masyarakatnya dari kejahatan serius, yang sering kali melibatkan penggunaan kekuatan militer langsung. Potensi kontradiksi ini muncul ketika intervensi yang diwajibkan dalam R2P berisiko melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti menyerang sasaran sipil atau menggunakan kekuatan yang tidak masuk akal. Hal ini memberikan kita tantangan untuk menemukan keseimbangan antara perlindungan mendesak terhadap masyarakat dan kepatuhan terhadap aturan yang membatasi penggunaan kekuatan dalam konflik bersenjata.

Selektivitas Dalam Implementasi

Penerapan hukum humaniter internasional (HHI) dan Responbility to Protect (R2P) dalam konflik global seringkali menghadapi kontradiksi besar. Meskipun kedua kerangka hukum tersebut bertujuan untuk melindungi warga sipil dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan, kenyataannya seringkali berbeda. Kontradiksi ini muncul dari berbagai kepentingan politik internasional yang mempengaruhi keputusan untuk menerapkan prinsip-prinsip tersebut. Keputusan untuk melakukan intervensi atau menghentikan pelanggaran hak asasi manusia sering kali didorong oleh kepentingan strategis dan politik negara-negara besar, bukan semata-mata karena kebutuhan kemanusiaan. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum internasional dan melemahkan kredibilitas upaya global untuk melindungi warga negara.

Salah satu faktor primer yg mengakibatkan ketidakkonsistenan pada penerapan HHI & R2P ialah geopolitik, terutama melalui prosedur Dewan Keamanan PBB. Negara-negara tersebut menggunakan hak veto, misalnya Amerika Serikat, Rusia, & China, tak jarang memberikan keputusan yang dapat mempengaruhi konflik internasional. Ketika kepentingan politik & strategis negara-negara besar bertentangan dalam upaya internasional guna melindungi populasi sipil, veto ini tak jarang juga dipakai untuk menghentikan hegemoni atau bahkan penegakan hukuman terhadap negara yg bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia.

Studi pada Suriah & Libya memperlihatkan betapa besarnya disparitas respons internasional pada menerapkan HHI & R2P. Pada tahun 2011 di Libya, Dewan Keamanan PBB menyetujui hegemoni militer guna melindungi masyarakat sipil berdasarkan dugaan agresi oleh rezim Muammar Kaddafi. Keputusan ini didorong berdasarkan dukungan dari negara-negara besar dalam PBB, yang melihat bahwa tindakan cepat diharapkan guna mencegah genosida & pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut. Namun, Di Suriah, meskipun pemerintah Bashar al-Assad terlibat pada pelanggaran hak asasi manusia yg signifikan & penggunaan senjata kimia terhadap rakyatnya, intervensi internasional sangat terbatas. Rusia & China, yg mempunyai interaksi politik & militer yg erat menggunakan hak veto mereka pada Dewan Keamanan PBB untuk menghalangi hegemoni tersebut.

Perbedaan respons ini mencerminkan bagaimana geopolitik bisa mensugesti penerapan prinsip-prinsip HHI & R2P.

Akuntabilitas Yang Lemah

Hukum humaniter internasional (HHI) dan Respobility to Protect (R2P) bertujuan untuk melindungi warga sipil dalam konflik, namun mekanisme penegakannya seringkali terbatas. Pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional seringkali tidak terselesaikan, terutama ketika negara-negara besar terlibat, sementara R2P tetap tidak dilaksanakan karena hambatan politik dan selektivitas internasional. Faktor-faktor seperti kepentingan geopolitik dan veto Dewan Keamanan PBB sering kali menghambat upaya internasional untuk melindungi warga sipil.

Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) memainkan peran penting dalam mengadili kejahatan perang, namun seringkali menghadapi kendala besar, termasuk ketidakmampuan untuk mengadili para pemimpin negara yang tidak mengakui yurisdiksi ICC. Selain itu, ICC sering kali mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti dan saksi yang dapat diandalkan dan rentan terhadap tekanan politik yang dapat menghambat proses peradilan, khususnya jika pelakunya adalah aktor negara yang besar. Negara-negara besar dapat menghindari tanggung jawab atas kejahatan internasional karena mereka sering kali tidak dihukum. Negara-negara seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok menggunakan kekuatan politik dan hak veto mereka di PBB untuk memblokir sanksi dan intervensi internasional, menghambat penegakan HHI dan R2P, serta menciptakan ketidakadilan dalam sistem hukum internasional.

Dampak Intervensi Militer Berbasi R2P Dalam HHI

Operasi militer yang dilakukan berdasarkan prinsip Responsibility to Protect (R2P) seringkali melanggar prinsip dasar hukum humaniter internasional (HHI), seperti proporsionalitas dan pembedaan target. Meskipun tujuan utama R2P adalah untuk melindungi warga sipil, intervensi militer mungkin dilarang jika prinsip proporsionalitas (menghindari kerugian yang tidak proporsional dengan tujuan militer) dan pembedaan target operasi (membedakan antara kombatan dan warga sipil) tidak dipatuhi. Misalnya, serangan udara selama intervensi Libya pada tahun 2011, meskipun dimaksudkan untuk melindungi warga sipil, sering kali gagal mencegah kerusakan infrastruktur sipil hingga hilangnya nyawa di luar sasaran militer, sehingga melanggar prinsip-prinsip hukum kemanusiaan internasional.

Intervensi militer berdasarkan R2P dapat menimbulkan dampak jangka panjang yang melemahkan stabilitas negara yang diintervensi. Studi kasus Libya pada tahun 2011 menunjukkan bahwa meskipun intervensi internasional pada awalnya berhasil menggulingkan rezim Muammar Gaddafi, hal ini menyebabkan ketidakstabilan yang lebih besar setelah penggulingannya. Negara ini berada dalam kekacauan politik,kelompok-kelompok bersenjata saling berkelahi dan ancaman terorisme serta kekerasan sektarian meningkat. Runtuhnya pemerintahan dan kegagalan membangun lembaga-lembaga yang stabil memperburuk situasi, yang menunjukkan bahwa intervensi militer sering kali menyebabkan kemerosotan kepemerintahan negara, meskipun pada awalnya ada niat untuk melindungi warga sipil.

Operasi militer berbasis R2P seringkali melibatkan konflik antara tujuan kemanusiaan dan realitas politik. Meskipun intervensi militer sering kali ditujukan untuk melindungi warga sipil, faktor politik dan kepentingan strategis sering kali mempengaruhi keputusan internasional. Intervensi internasional sering kali didorong oleh pertimbangan geopolitik dan kebutuhan kemanusiaan. Misalnya, negara-negara yang terlibat dalam intervensi di Libya tidak hanya berkepentingan untuk melindungi warga sipil, namun juga melindungi kepentingan politik dan ekonomi mereka di wilayah tersebut. Ketidakseimbangan antara tujuan kemanusiaan dan realitas politik seringkali mengakibatkan ketidakadilan dan meningkatkan kerugian bagi warga sipil, yang tidak selalu menerima perlindungan yang mereka harapkan.

Kesimpulan

Hukum Humaniter Internasional (HHI) & Responsibility to Protect (R2P) adalah kerangka aturan internasional yg didesain guna melindungi rakyat  sipil dalam kejahatan perang terhadap hak asasi manusia. HHI bertujuan membatasi efek perang tanpa prinsip proporsionalitas. Sedangkan R2P menuntut negara untuk melindungi warganya dalam kejahatan berat dan apabila gagal, maka kewajiban perlindungan diberikan pada komunitas internasional untuk bertindak. Namun, meskipun keduanya bertujuan untuk melindungi rakyat sipil, penerapannya sering terbentur dalam tantangan besar, misalnya selektivitas internasional, pertimbangan geopolitik, & kurangnya akuntabilitas pada penegakan aturan.

Penerapan R2P dan HHI seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik internasional. Intervensi militer dalam R2P seringkali dipengaruhi oleh pertimbangan strategis negara-negara besar, yang dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip-prinsip safe guards, seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan tanggapan internasional terhadap konflik di Libya dan Suriah. Di sisi lain, intervensi  untuk melindungi warga sipil mungkin melanggar prinsip-prinsip hukum humaniter internasional, seperti proporsionalitas tujuan dan diferensiasi serta memerlukan upaya lebih lanjut untuk menyeimbangkan kebutuhan kemanusiaan dengan menghormati hukum internasional.  Dalam hal ini, ketidakseimbangan dan hambatan politik, seperti penggunaan hak veto di Dewan Keamanan PBB, sering kali menghambat upaya efektif untuk melindungi warga sipil dan menegakkan hukum humaniter internasional.