Mayoritas negara anggota Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah menyetujui resolusi yang mendesak gencatan senjata tanpa syarat di Jalur Gaza, yang telah dilanda konflik berkepanjangan antara Israel dan kelompok Hamas. Resolusi ini mendapat 158 suara dukungan dalam voting yang digelar pada Rabu (11/12/2024), dengan 9 negara menentang dan 13 lainnya memilih untuk abstain. Meskipun mendapat dukungan mayoritas, resolusi ini ditolak keras oleh Amerika Serikat dan Israel.
Resolusi yang disetujui oleh Majelis Umum PBB itu menuntut gencatan senjata segera, tanpa syarat dan permanen di Gaza, serta pembebasan semua sandera tanpa kondisi. Pernyataan dalam resolusi ini mirip dengan draf yang sebelumnya diveto oleh AS di Dewan Keamanan PBB pada bulan lalu, yang digunakan untuk melindungi sekutunya, Israel. AS menegaskan bahwa mereka hanya akan mendukung gencatan senjata yang disertai dengan syarat pembebasan sandera, dengan argumen bahwa tanpa syarat tersebut, Hamas tidak akan memiliki dorongan untuk membebaskan para sandera yang masih ditahan.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB, Robert Wood, menyatakan bahwa mengadopsi resolusi tersebut akan menjadi langkah yang memalukan dan salah. Selain AS, Israel juga menentang resolusi ini. Duta Besar Israel untuk PBB, Danny Danon, menyebut resolusi tersebut tidak logis dan menganggapnya lebih sebagai ajakan untuk keterlibatan lebih lanjut daripada sekadar pemungutan suara untuk belas kasihan.
Keputusan ini menunjukkan perbedaan tajam dalam pendekatan terhadap konflik yang terus berlangsung di Gaza, dengan sebagian besar negara anggota PBB mendesak langkah yang lebih langsung untuk menghentikan kekerasan, sementara AS dan Israel lebih fokus pada syarat-syarat tertentu untuk mencapai gencatan senjata.
Berfokus pada penyediaan informasi terkini dan komprehensif mengenai berbagai isu hukum, regulasi, dan kebijakan di Indonesia.
