Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) kini menghadapi tantangan dalam menyelesaikan penyelidikan terkait dugaan pelanggaran hukum di Palestina, yang diduga terus dihambat oleh Israel dan sekutunya. Penyelidikan ini terancam semakin tertunda akibat tuduhan pelanggaran yang dialamatkan kepada Jaksa ICC, Karim Khan, serta pengunduran diri salah satu hakim yang menangani kasus tersebut. Langkah ICC mendapat kritik tajam atas penundaan ini, terutama karena ICC sebelumnya hanya butuh 24 hari untuk mengeluarkan mandat penangkapan terhadap Presiden Rusia Vladimir Putin. Sebaliknya, mandat serupa terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Menteri Pertahanan Yoav Gallant terhenti selama lebih dari lima bulan.
Permintaan untuk menangkap Netanyahu, Gallant, dan tiga pemimpin Hamas diajukan pada Mei 2024 oleh Kantor Kejaksaan ICC. Namun, terdapat dugaan adanya intervensi sistematis oleh Israel dan sekutunya yang menghambat penerbitan mandat ini. Dibandingkan dengan kasus Ukraina, ICC bertindak cepat dengan mengeluarkan mandat penangkapan atas enam pejabat Rusia, termasuk Putin, hanya dalam beberapa bulan. Dalam kasus Palestina, penyelidikan resmi telah berjalan sejak 2019, namun hingga kini belum ada mandat penangkapan yang dikeluarkan terkait insiden di Gaza, yang menciptakan kesan ketidakadilan dan standar ganda dalam penanganan kasus.
Penundaan penyelidikan di Palestina semakin jelas setelah laporan Anadolu mengungkap bahwa operasi mata-mata Israel telah menargetkan ICC dan pejabatnya selama sembilan tahun. Selain itu, pengunduran diri seorang hakim yang terlibat dalam penanganan kasus ini juga menambah kompleksitas situasi. Tuduhan terhadap Jaksa Khan juga menambah tekanan, dengan munculnya dugaan perbuatan tidak pantas terhadap seorang staf ICC tepat setelah Khan mengajukan permintaan mandat penangkapan terhadap Netanyahu dan Gallant. Majelis Negara-Negara Pihak ICC menyatakan bahwa penyelidikan terhadap tuduhan tersebut masih berlangsung, tetapi hingga kini belum menemukan bukti yang cukup untuk melanjutkan proses.
Pengunduran diri Hakim Julia Motoc, yang sebelumnya memimpin Kamar Praperadilan, diumumkan dengan alasan kesehatan. Sebagai pengganti, ICC menunjuk Hakim Beti Hohler dari Slovenia. Namun, pengamat seperti Dr. Owiso Owiso mengingatkan bahwa perubahan ini berpotensi memperpanjang proses hukum. Sementara itu, mantan pejabat PBB, Craig Mokhiber, mengkritik keputusan ini dan menyatakan bahwa hal tersebut tampaknya akibat tekanan dari Israel dan negara-negara Barat yang semakin kuat terhadap ICC. Diketahui bahwa Hakim Hohler sebelumnya mengusulkan agar pejabat Israel diadili di pengadilan dalam negeri, bukan di ICC.
Sejak awal penyelidikan di Palestina pada 2015, ICC telah menghadapi tantangan yuridiksi atas wilayah Palestina, meskipun penyelidikan formal dimulai pada 2021. Proses penyelidikan pun terus terhambat akibat tekanan dan intervensi dari berbagai pihak. Pada Juli 2024, Inggris turut memperumit masalah dengan mempertanyakan status negara Palestina dan yurisdiksi ICC. Meskipun Inggris akhirnya menarik diri dari proses ini, lebih dari 60 pengajuan serupa dari negara-negara lain diterima ICC, memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk memproses permintaan mandat penangkapan.
Selain tekanan dari pemerintah asing, ICC juga menghadapi ancaman sanksi dari Senat AS jika mandat penangkapan pejabat-pejabat Israel dikeluarkan. Ancaman ini mengingatkan pada sanksi terhadap mantan Jaksa ICC, Fatou Bensouda, ketika dia menyelidiki kasus-kasus di Afghanistan. Selain itu, operasi intelijen Mossad, yang diduga berusaha memengaruhi ICC, juga dilaporkan turut campur. Yossi Cohen, mantan kepala Mossad, disebut bertemu secara rahasia dengan Jaksa Bensouda untuk menghentikan penyelidikan terhadap pejabat Israel, bahkan menggunakan ancaman berbasis informasi pribadi.
Tekanan ini telah menciptakan tantangan besar bagi independensi dan kredibilitas ICC, yang memperpanjang proses penyelidikan. Akibatnya, kemampuan ICC dalam menegakkan keadilan dan menindak kasus-kasus pelanggaran hukum internasional di Palestina terancam menurun.