Anisa Zaskia Noverina
Pengantar
Konflik Suriah dimulai pada tahun 2011 sebagai bagian dari gelombang protes massal di seluruh dunia Arab yang dikenal sebagai Musim Semi Arab. Protes dimulai dengan tuntutan reformasi politik, kebebasan dan hak asasi manusia di bawah pemerintahan otoriter Presiden Bashar al-Assad. Namun, protes ini dengan cepat berubah menjadi suatu konflik karena rezim menanggapi demonstrasi tersebut dilakukan dengan brutal dan keras. Pasukan pemerintah menggunakan kekuatan militer untuk menekan protes, namun kelompok pemberontak menjadi semakin terorganisir dan melawan pemerintah. Konflik tersebut mengakibatkan meningkatnya kekerasan, termasuk penggunaan senjata kimia, pembantaian warga sipil, dan serangan terhadap infrastruktur sipil, sehingga menimbulkan penderitaan besar bagi rakyat Suriah. Banyak pihak yang terlibat dalam perang saudara ini, termasuk organisasi teroris seperti ISIS. Tidak hanya itu, terdapat juga intervensi internasional, yakni kubu Rusia mendukung rezim Assad dan negara-negara Barat mendukung pemberontak.
Genosida didefinisikan oleh Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (1948) sebagai kejahatan dengan maksud untuk menghancurkan suatu kelompok bangsa, etnis, ras, atau agama melalui pembunuhan, perusakan, atau tindakan lain yang ditujukan terhadap orang yang dituju. Ini adalah kejahatan termasuk kejahatan internasional. Dari perspektif hukum internasional, genosida adalah salah satu kejahatan paling serius dan diakui secara global dan melibatkan penghancuran populasi manusia berdasarkan identitas mereka. Genosida tidak hanya mencakup pembunuhan massal, tetapi juga penyiksaan, pemindahan paksa, penghancuran budaya dan identitas suatu kelompok. Hukum internasional menyediakan mekanisme untuk mengadili mereka yang terlibat dalam kejahatan ini melalui pengadilan seperti Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Genosida tidak hanya merupakan pelanggaran hukum internasional, namun juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius, sehingga memerlukan perhatian khusus dari masyarakat internasional.
Penerapan hukum internasional terhadap genosida di Suriah menghadapi tantangan besar. Salah satu tantangan besarnya adalah ketidakseimbangan respon internasional, yang dipengaruhi oleh pertimbangan politik dan kepentingan geopolitik negara-negara besar seperti Rusia dan Amerika Serikat, yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap Dewan Keamanan PBB. Hak Veto Rusia untuk melindungi Assad telah menghambat upaya internasional untuk melakukan intervensi atau bahkan menjatuhkan sanksi terhadap pemerintah Suriah. Akibatnya, prinsip Responsibility to Protect (R2P), yang bertujuan melindungi warga sipil dari genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan lainnya tidak dapat ditegakkan secara efektif. Kegagalan komunitas internasional dalam menanggapi pelanggaran-pelanggaran ini menciptakan kesenjangan yang besar dalam perlindungan kemanusiaan, sehingga mengakibatkan penderitaan lebih lanjut bagi warga sipil Suriah dan melemahkan kredibilitas hukum internasional dalam mencegah dan menghukum kejahatan genosida di masa depan.
Responsibility to Protect (R2P) dan Genosida di Suriah
Di tengah kekacauan ini, muncul pertanyaan serius tentang penerapan doktrin Responsibility to Protect (R2P) dan potensi terjadinya genosida. Meskipun belum ada pengadilan internasional yang secara resmi menyatakan genosida telah terjadi, bukti yang ada menunjukkan pelanggaran HAM yang sistematis dan meluas, yang menimbulkan kekhawatiran serius tentang potensi pemusnahan massal.
Doktrin R2P, yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2005, menekankan tanggung jawab utama negara untuk melindungi penduduknya dari genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan pembersihan etnis. Jika negara gagal memenuhi tanggung jawab ini, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk mengambil tindakan. Namun, penerapan R2P di Suriah telah dihadapkan pada berbagai tantangan kompleks.
Salah satu tantangan utama adalah kompleksitas konflik itu sendiri. Konflik Suriah bukan hanya perang saudara sederhana, tetapi melibatkan berbagai aktor, termasuk pemerintah Suriah, berbagai kelompok pemberontak, kelompok teroris seperti ISIS, dan campur tangan kekuasaan asing. Hal ini membuat sulit untuk mengidentifikasi pelaku utama pelanggaran HAM dan menentukan tindakan yang tepat. Serangan udara yang dilakukan oleh pemerintah Suriah dan sekutunya, Rusia, telah menyebabkan kematian warga sipil dalam jumlah besar, sementara kelompok-kelompok pemberontak juga telah melakukan pelanggaran HAM yang serius. ISIS, dengan kekejamannya yang terkenal, telah melakukan pembantaian dan genosida terhadap kelompok-kelompok minoritas. Kehadiran aktor-aktor ini yang saling berbenturan membuat sulit untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab dan bagaimana tindakan R2P harus diterapkan.
Selain itu, Dewan Keamanan PBB, badan utama yang bertanggung jawab untuk mengotorisasi tindakan di bawah R2P, telah terhambat oleh perbedaan pendapat antara negara-negara anggota. Rusia dan China, sekutu pemerintah Suriah, telah menggunakan hak veto mereka untuk memblokir resolusi yang akan mengizinkan intervensi militer atau sanksi yang lebih kuat. Hal ini telah membatasi kemampuan komunitas internasional untuk mengambil tindakan efektif untuk melindungi penduduk sipil.
Dampak Genosida Yang Terjadi Di Suriah
Dampak genosida di Suriah sangat luas dan kompleks, melampaui angka kematian dan kerusakan fisik.
Genosida di Suriah telah menyebabkan kematian jutaan orang, baik secara langsung akibat kekerasan maupun akibat kelaparan, penyakit, dan kurangnya akses layanan kesehatan. Konflik dan kekerasan telah menyebabkan kerusakan infrastruktur yang luas, termasuk rumah sakit, sekolah, dan jaringan listrik. Ini menghambat upaya bantuan dan pemulihan. Jutaan orang Suriah telah mengungsi baik di dalam maupun di luar negeri, menciptakan krisis pengungsi terbesar sejak Perang Dunia II.
Dampak Sosial dan Budaya, Genosida menyebabkan hilangnya identitas budaya dan sejarah bagi kelompok-kelompok yang menjadi target. Korban genosida menderita trauma psikologis yang mendalam, termasuk PTSD, depresi, dan kecemasan. Genosida dapat menyebabkan diskriminasi dan pengucilan terhadap kelompok-kelompok yang menjadi target, bahkan setelah konflik berakhir.
Dampak Ekonomi, Genosida menghancurkan perekonomian Suriah, menyebabkan kemiskinan yang meluas, pengangguran, dan kesulitan ekonomi. Genosida juga telah menyebabkan hilangnya modal manusia yang berharga, termasuk tenaga kerja terampil, profesional, dan ilmuwan.
Dampak Politik, Genosida telah menyebabkan instabilitas politik yang luas di Suriah, yang menghambat upaya rekonsiliasi dan pembangunan. dengan adanya kejadian ini juga memicu konflik berkelanjutan antara kelompok-kelompok yang terlibat, yang dapat menyebabkan lebih banyak kekerasan dan penderitaan. Konflik ini menyebabkan ketidakpercayaan mendalam antara kelompok-kelompok masyarakat, yang dapat menghambat upaya rekonsiliasi dan pembangunan.
Dampak Global, Genosida di Suriah juga menyebabkan krisis pengungsi global, yang menimbulkan tekanan pada negara-negara tetangga dan organisasi internasional. Genosida dapat memicu terorisme dan ekstremisme, yang dapat mengancam keamanan global. Konflik Genosida juga menyebabkan ketidakstabilan regional, yang dapat memicu konflik dan kekerasan di negara-negara tetangga.
Dampak genosida di Suriah sangat luas dan juga sangat kompleks, dampak yang terjadi akan dirasakan pada generasi mendatang.
Sanksi Hukum Yang Dijatuhkan Jika Suriah Terbukti melakukan Genosida
- Sanksi Pidana Internasional, Jika Suriah adalah anggota ICC atau jika Dewan Keamanan PBB merujuk kasus tersebut ke ICC, individu yang bertanggung jawab atas genosida dapat diadili di pengadilan tersebut. Hukumannya bisa berupa penjara seumur hidup. PBB dapat membentuk pengadilan khusus untuk menyelidiki dan mengadili kejahatan genosida di Suriah. Negara-negara dapat mengadili pelaku genosida Suriah berdasarkan prinsip universalitas yurisdiksi, yang memungkinkan mereka untuk menuntut kejahatan internasional yang dilakukan di luar wilayah mereka.
- Sanksi Ekonomi, Negara-negara dapat menerapkan embargo perdagangan terhadap Suriah, membatasi impor dan ekspor barang dan jasa. Aset negara Suriah di luar negeri dapat dibekukan, yang akan membatasi akses Suriah terhadap dana. Negara-negara dapat menerapkan sanksi keuangan, seperti pembatasan akses terhadap sistem perbankan internasional.
- Sanksi Diplomatik, Negara-negara dapat memutuskan hubungan diplomatik dengan Suriah, menarik duta besar, dan menutup kedutaan. Negara-negara dapat menghentikan bantuan keuangan dan kemanusiaan kepada Suriah. Suriah dapat dikucilkan dari organisasi internasional, seperti PBB dan organisasi regional.
- Sanksi Militer, Dalam kasus yang ekstrem, negara-negara dapat menggunakan kekuatan militer untuk menghentikan genosida di Suriah, meskipun ini membutuhkan persetujuan Dewan Keamanan PBB.
Kesimpulan
Konflik di Suriah merupakan salah satu krisis kemanusiaan terburuk pada abad ke-21, yang menimbulkan kompleksitas persoalan internasional yang sangat mendalam. Konflik yang dimulai pada tahun 2011 ini telah mengakibatkan lebih dari setengah juta korban jiwa, jutaan pengungsi, dan kerusakan infrastruktur yang massive.
Doktrin Responsibility to Protect (R2P) yang diadopsi PBB pada 2005 menghadapi tantangan berat dalam implementasinya. Konflik Suriah tidak sekadar perang saudara sederhana, melainkan pertarungan multiaktor yang melibatkan pemerintah Suriah, kelompok pemberontak, ISIS, dan intervensi kekuatan asing.
Dewan Keamanan PBB mengalami kebuntuan akibat perbedaan kepentingan, terutama sikap veto Rusia dan Cina yang menghalangi resolusi intervensi. Pelanggaran HAM terjadi secara sistematis, mencakup pembunuhan massal, penargetan kelompok etnis dan agama, penyiksaan, serta pemindahan paksa penduduk.
Komunitas internasional dihadapkan pada tantangan serius untuk menghentikan konflik. Diperlukan pendekatan komprehensif melalui peningkatan bantuan kemanusiaan, upaya diplomatik, mekanisme akuntabilitas, dan perlindungan warga sipil.
Kegagalan bertindak tidak hanya akan merusak kehidupan rakyat Suriah, tetapi juga menurunkan kredibilitas sistem internasional dalam menangani krisis kemanusiaan.
