Delegasi Republik Indonesia yang dipimpin oleh Menteri Koordinator, Muhammad Umar, mengadakan konferensi pers untuk membahas kemajuan Indonesia dalam proses akses ke Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Menteri Umar menjelaskan bahwa kunjungan kerja ke Paris ini bertujuan untuk menyerahkan memorandum awal sebagai syarat bagi Indonesia untuk mengakses OECD pada pertemuan menteri di Dewan OECD pada tahun 2025. Dalam pertemuan tersebut, agenda reformasi WTO juga dibahas, termasuk pertemuan bilateral dengan perwakilan Amerika Serikat, Duta Besar USTR Jameson Greer, untuk membahas kebijakan tarif timbal balik Amerika.

Indonesia telah membentuk tim nasional untuk mengakses ke OECD dan menyiapkan memorandum awal yang mencakup 25 kebijakan yang dibagi menjadi 32 bab. Memorandum ini resmi diluncurkan pada 3 Juni di pertemuan Sekretaris Jenderal OECD. Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang menyelesaikan memorandum awal ini, diikuti oleh negara-negara ASEAN lainnya seperti Thailand dan Vietnam yang juga menyatakan keinginan untuk bergabung.

Menteri Umar menekankan bahwa akses ke OECD akan memberikan banyak manfaat, termasuk mendorong transformasi usaha kecil dan menengah (UKM) dari sektor informal hingga formal, serta meningkatkan standar kualitas pendidikan dan kesehatan. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen untuk bergabung dengan Konvensi Anti-Penyuapan OECD, yang akan memperkuat upaya pemberantasan korupsi lintas negara.