portalhukumid
Komisaris Jenderal Kepolisian Korea Selatan, Cho Ji Ho, ditangkap pada Rabu (11/12/2024) atas tuduhan keterlibatannya dalam pemberontakan setelah Presiden Yoon Suk Yeol menerapkan darurat militer pada Selasa malam (3/12/2024). Bersama Cho, Kepala Kepolisian Seoul, Kim Bong-sik, juga ditahan. Penangkapan ini dilakukan setelah kedua pejabat kepolisian tersebut diduga menghalangi anggota parlemen yang hendak memasuki Gedung Majelis Nasional di Seoul untuk membatalkan status darurat militer yang telah diumumkan oleh Yoon. Pada saat itu, anggota parlemen berusaha menggelar sidang pemungutan suara untuk membatalkan status darurat militer yang berlaku. Setelah berlangsung selama enam jam, mayoritas anggota parlemen akhirnya setuju untuk mencabut status darurat militer pada Rabu pagi (4/12/2024).
Tim investigasi yang menangani kasus ini mengungkapkan bahwa Cho dan Kim ditangkap sekitar pukul 03.50 waktu setempat pada Rabu, dan sejak itu mereka telah menjalani interogasi oleh polisi selama lebih dari 10 jam. Menurut ketentuan penangkapan darurat yang berlaku, polisi memiliki waktu 48 jam untuk menahan dan menginterogasi keduanya. Selain dituduh menghalangi akses ke Gedung Majelis Nasional, Cho juga diduga menginstruksikan pengiriman polisi untuk membantu militer menjalankan perintah yang diterbitkan di bawah status darurat militer.
Selama proses penyidikan, Cho dan Kim dilarang bepergian ke luar negeri. Selain penangkapan kedua pejabat kepolisian tersebut, polisi juga menggerebek kantor Presiden Yoon Suk Yeol pada hari yang sama. Penggerebekan ini menjadi bagian dari penyelidikan yang semakin intensif terhadap Yoon dan pihak kepolisian setelah penerapan darurat militer yang kontroversial. Berdasarkan informasi yang diperoleh, Yoon kini menjadi subjek penyelidikan kriminal atas tuduhan pemberontakan, dan ia dilarang meninggalkan Korea Selatan. Meskipun demikian, hingga saat ini Yoon belum ditangkap atau diinterogasi oleh pihak berwenang.
Penyelidikan ini dilakukan oleh Kantor Investigasi Korupsi Pejabat Tinggi Korea Selatan, yang dipimpin oleh Oh Dong Woon. Ia menyatakan bahwa pihaknya siap untuk menangkap Yoon jika diperlukan. Dalam perkembangan politik yang terkait, Partai Kekuatan Rakyat yang dipimpin oleh Yoon mengumumkan bahwa Perdana Menteri Han Duck-soo akan mengelola urusan negara sementara waktu. Partai ini juga menyatakan akan mencari langkah-langkah yang memungkinkan Yoon untuk mundur dari jabatannya.
Ketegangan yang meningkat ini menandakan bahwa situasi politik di Korea Selatan semakin tidak stabil, terutama dengan adanya penyelidikan terhadap tindakan darurat militer yang diterapkan oleh Yoon dan peran yang dimainkan oleh pejabat kepolisian dalam insiden tersebut.
