Presiden AS, Donald Trump menandatangani instruksi presiden pada Jumat, 5 September 2025, yang bertujuan mengubah nama Departemen Pertahanan AS menjadi Departemen Perang. Langkah ini merupakan bagian dari upaya Trump untuk meninggalkan warisan kebijakan yang kuat di pemerintahan federal terbesar Amerika Serikat. Dalam instruksi tersebut, Departemen Pertahanan diperintahkan menggunakan nama baru tersebut sebagai gelar sekunder, sementara Menteri Pertahanan, Pete Hegseth secara otomatis juga diizinkan memakai gelar Menteri Perang. 

Perubahan resmi nama ini masih harus mendapatkan persetujuan Kongres AS dan melalui tinjauan hukum. Meski demikian, Trump mengaku yakin Kongres, yang kini didominasi mayoritas tipis Partai Republik, tidak akan menolak inisiatif ini. Menurut Gedung Putih, istilah “Departemen Perang” memberikan kesan kesiapan dan tekad yang lebih kuat dibandingkan “Departemen Pertahanan” yang lebih menekankan sikap defensif. 

Trump menjelaskan alasan di balik keinginannya mengganti nama lembaga ini karena kata “pertahanan” dianggap terlalu pasif. “Kita ingin bertahan, tapi kita juga ingin ofensif. Itu terdengar jauh lebih tepat,” ucap Trump. Ia menegaskan, nama Departemen Perang punya sejarah panjang dan menunjukkan semangat kemenangan Amerika, merujuk ke masa-masa sebelum 1947 ketika nama itu masih digunakan. Trump menyebut di bawah nama itu, AS memenangkan Perang Dunia I, Perang Dunia II, dan berbagai konflik lainnya.

Latar belakang perubahan nama ini juga terkait dengan keinginan Trump untuk menghidupkan kembali semangat militer AS yang ofensif serta simbol kekuatan dan dominasi. Trump menyebut bahwa lembaga yang bernama Departemen Perang terdengar “lebih kuat” dan mencerminkan budaya militer yang lebih proaktif ketimbang sekadar bertahan.

Menteri Pertahanan, Pete Hegseth menyambut baik perubahan nama ini. Ia menyatakan bahwa nama tersebut mencerminkan perubahan budaya di dalam institusi militer yang tidak hanya bertahan, tapi juga siap melakukan penyerangan bila diperlukan

Proses perubahan ini akan melibatkan langkah legislatif dan eksekutif yang diajukan oleh Menteri Hegseth agar penggantian nama menjadi permanen, termasuk pembaruan tanda dan situs web Pentagon serta pergantian nama ruang konferensi pers menjadi “Pentagon War Annex“.

Catatan sejarah menunjukkan bahwa Departemen Perang AS memang pernah ada sejak didirikan Kongres pertama pada 1789 dan resmi digunakan hingga 1947. Setelahnya, Presiden Harry Truman memisahkan departemen ini menjadi beberapa cabang militer dan membentuk Departemen Pertahanan sebagai nama baru yang lebih menekankan pertahanan ketimbang agresi militer. 

Perubahan nama departemen yang sangat penting ini juga menimbulkan reaksi yang beragam di Kongres. Beberapa legislator Republik menunjukkan sedikit minat menentang, namun partai Demokrat dan kelompok oposisi menilai langkah ini sebagai simbol yang tidak tepat dan berpotensi mengurangi upaya diplomasi dan perdamaian. Proses pengesahan di Kongres tetap kritikal untuk implementasi permanen.

Selain itu, perubahan ini menjadi salah satu contoh dari strategi Trump selama masa jabatannya yang dikenal dengan nama-nama kuat dan langkah simbolis yang mengejutkan, seperti mengganti nama tempat dan pangkalan militer terkait isu keadilan rasial. Pergantian nama Departemen Perang dinilai sebagai langkah penting meletakkan arah kebijakan militer AS yang lebih ofensif dan berani.

Dengan adanya perubahan ini, kata “Perang” kembali menjadi kata kunci dalam struktur militer AS setelah hampir delapan dekade menggunakan istilah “Pertahanan.” Ini juga menandai perubahan retorika dari pemerintahan Trump terbaru yang ingin menegaskan dominasi militer Amerika di panggung dunia.

Secara keseluruhan, inisiatif Trump ini menjadi simbol penting yang menggarisbawahi perubahan arah kebijakan militer Amerika yang lebih agresif dan ekspansif. Ini juga menimbulkan perdebatan luas di antara akademisi, pakar, dan politisi tentang dampak jangka panjang bagi keamanan nasional dan hubungan internasional AS.