Pada hari Sabtu 11 Oktober 2025, gencatan senjata resmi mulai berlaku di Jalur Gaza antara Israel dan Hamas, setelah kedua pihak mencapai kesepakatan penting yang diawali dengan ratifikasi oleh pemerintah Israel pada Jumat, 10 Oktober 2025. Ini menandai babak baru dan harapan bagi penghentian perang yang telah berlangsung selama dua tahun terakhir di kawasan tersebut.

Gencatan senjata ini diberlakukan 24 jam setelah persetujuan kabinet Israel, dan selama fase awal, dijadwalkan pembebasan sekitar 20 sandera Israel yang diperkirakan masih hidup akan dilakukan dalam waktu 72 jam pertama sejak gencatan senjata dimulai. Sebagai bagian dari kesepakatan ini, ratusan warga Palestina juga akan dibebaskan dari penjara-penjara Israel sebagai upaya imbal balik dan langkah diplomasi kemanusiaan.

Ketentuan utama gencatan senjata mengatur penarikan bertahap pasukan Israel dari beberapa wilayah di Kota Gaza dan Khan Younis yang sebelumnya menjadi titik serangan militer hebat. Penarikan ini sudah mulai berlangsung pada Jumat, 10 Oktober 2025, dengan pengakuan dari otoritas pertahanan sipil Gaza. Menurut laporan, kendaraan militer Israel juga mulai ditarik dari zona konflik sebagai bagian dari implementasi gencatan senjata. 

Tidak hanya itu, gencatan senjata mencakup pembukaan koridor kemanusiaan yang memungkinkan masuknya bantuan makanan, obat-obatan, dan pasokan penting lainnya ke wilayah Gaza yang hancur akibat perang. Kesepakatan ini juga mengamanatkan pembekuan aktivitas militer secara efektif antara kedua pihak dengan jaminan pihak ketiga seperti Amerika Serikat, Mesir, Qatar, dan Turki yang mengawasi dan menjamin pelaksanaan kesepakatan tersebut.

Petinggi Hamas yang kini berada di pengasingan, Khalil al-Hayya, menyatakan bahwa pihaknya menerima jaminan dari Amerika Serikat dan mediator internasional bahwa perang telah resmi berakhir. Namun, ia juga menegaskan bahwa Hamas tidak akan melucuti senjatanya, hanya akan membekukan aktivitas militernya sebagai bagian dari perjanjian.

Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam pidatonya menyampaikan terima kasih kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memfasilitasi negosiasi hingga tercapainya kesepakatan penting ini. Netanyahu menilai bahwa persetujuan porgram gencatan senjata akan membawa stabilitas dan menjadi batu loncatan bagi perdamaian yang lebih permanen di kawasan tersebut.

Menurut dokumen kesepakatan, gencatan senjata ini adalah bagian dari inisiatif tiga tahap. Tahap pertama fokus pada penghentian permusuhan sementara dan pertukaran tahanan. Tahap kedua akan fokus pada gencatan senjata permanen dan pembebasan sisa sandera yang sebagian besar merupakan laki-laki. Tahap ketiga akan mengarah pada pembebasan jenazah tahanan dan rencana rekonstruksi yang diperkirakan memakan waktu tiga sampai lima tahun.

Meskipun kesepakatan ini disambut positif, berbagai laporan media internasional tetap menyoroti adanya beberapa serangan sporadis di Gaza bahkan setelah pengumuman resmi. Situasi ini memperlihatkan tantangan dalam mengimplementasikan gencatan senjata secara menyeluruh dan membangun kepercayaan antara kedua pihak.

Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres mendukung langkah ini dan menilai bahwa gencatan senjata memberikan kesempatan terbaik bagi rakyat Gaza dan Israel untuk menikmati ketenangan setelah bertahun-tahun konflik. Guterres mengingatkan semua pihak untuk menghormati kesepakatan demi perlindungan hak asasi manusia dan pemulihan kemanusiaan di wilayah tersebut.

Kesepakatan gencatan senjata ini juga mengatur pembebasan tahanan dan sandera sebagai aspek penting. Sekitar 2.000 tahanan Palestina termasuk anak-anak dan perempuan akan dibebaskan secara bertahap sebagai timbal balik atas pembebasan warga Israel yang ditahan di Gaza. Proses ini dijalankan dalam waktu tertentu setelah dimulainya gencatan senjata dengan pengawasan dari mediator internasional.

Gencatan senjata di Timur Tengah ini sangat diharapkan oleh masyarakat internasional karena merupakan langkah konkret menghentikan konflik berkepanjangan yang menimbulkan kerugian besar bagi warga sipil, infrastruktur, serta stabilitas kawasan. Diperkirakan, kesepakatan ini membuka jalan bagi proses dialog damai dan upaya rekonstruksi yang akan didukung oleh berbagai negara dan lembaga kemanusiaan.