Keputusan pemerintah Indonesia untuk merelokasi sementara seribu warga Gaza ke Indonesia sebagai langkah kemanusiaan menuai kritik tajam dari berbagai kalangan. Langkah ini dinilai sebagai kebijakan yang salah arah, bahkan dianggap tidak membantu menyelesaikan akar masalah konflik Palestina-Israel. Sebaliknya, banyak pihak menilai bahwa keputusan tersebut justru menguntungkan Israel, yang selama ini berupaya mengosongkan wilayah Gaza dari penduduk aslinya.

Presiden Prabowo Subianto, dalam pernyataannya pada 10 April 2025, mengumumkan bahwa pemerintah Indonesia akan menerima seribu warga Gaza, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan lansia, untuk dievakuasi sementara ke Indonesia. Langkah ini disebut sebagai bentuk solidaritas kemanusiaan terhadap penderitaan rakyat Palestina akibat agresi militer Israel yang terus meningkat.

“Kami tidak bisa tinggal diam melihat penderitaan saudara-saudara kita di Gaza. Ini adalah langkah kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa mereka sementara situasi di sana belum kondusif,” ujar Presiden Prabowo dalam konferensi pers di Istana Merdeka.

Namun, kebijakan ini langsung menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk akademisi, aktivis HAM, dan tokoh agama. Mereka menilai bahwa keputusan tersebut tidak hanya gagal menyelesaikan masalah utama di Palestina tetapi juga dapat dilihat sebagai dukungan tidak langsung terhadap strategi Israel untuk mengosongkan wilayah Gaza dari penduduknya.

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Anwar Abbas, menjadi salah satu tokoh yang paling vokal mengkritik kebijakan ini. Menurutnya, ide memindahkan warga Palestina keluar dari Gaza adalah strategi lama yang didukung oleh Israel dan Amerika Serikat untuk melemahkan perjuangan rakyat Palestina dalam mempertahankan tanah air mereka.

“Israel ingin mengosongkan Gaza dari penduduk aslinya agar mereka bisa dengan mudah menguasai wilayah tersebut. Pertanyaannya adalah: untuk apa Indonesia ikut-ikutan mendukung rencana Israel dan Amerika tersebut?” ujar Anwar Abbas dalam sebuah wawancara.

Anwar menegaskan bahwa solusi sejati untuk konflik Palestina-Israel bukanlah dengan memindahkan warga Palestina keluar dari tanah mereka, melainkan dengan memperjuangkan kemerdekaan penuh Palestina dari pendudukan Israel. Ia juga mengingatkan bahwa langkah semacam ini dapat dilihat sebagai bentuk normalisasi terhadap penjajahan Israel atas tanah Palestina.

Senada dengan Anwar Abbas, pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, menyebut bahwa kebijakan relokasi ini berpotensi merugikan perjuangan diplomatik Indonesia di forum internasional. “Indonesia selama ini dikenal sebagai salah satu negara paling vokal dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Namun dengan langkah ini, kita justru terlihat seperti mendukung pengosongan Gaza,” jelas Hikmahanto.

Menteri Luar Negeri Sugiono mencoba meredam kritik dengan menegaskan bahwa relokasi ini bersifat sementara dan hanya dilakukan atas dasar kemanusiaan. Ia menjelaskan bahwa pemerintah telah berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk Otoritas Palestina dan organisasi internasional seperti PBB.

“Kami ingin memastikan bahwa langkah ini tidak akan melemahkan posisi Palestina di mata dunia internasional. Relokasi ini hanya sementara sampai situasi di Gaza kembali aman,” kata Sugiono dalam konferensi pers terpisah.

Namun demikian, Sugiono juga mengakui bahwa keputusan ini adalah langkah sulit yang diambil dalam situasi darurat. “Kami memahami kekhawatiran masyarakat terkait dampak jangka panjang dari kebijakan ini. Namun kami juga tidak bisa membiarkan saudara-saudara kita di Gaza terus menderita tanpa bantuan konkret,” tambahnya.

Para pengkritik kebijakan pemerintah menegaskan bahwa solusi jangka panjang untuk krisis di Palestina adalah dengan memperjuangkan kemerdekaan penuh bagi bangsa Palestina, bukan dengan memindahkan mereka keluar dari tanah air mereka sendiri. Aktivis HAM sekaligus Ketua Komite Solidaritas untuk Palestina (KSP), Ahmad Fauzi, menyatakan bahwa relokasi warga Gaza hanya akan memperburuk situasi karena memberikan ruang bagi Israel untuk semakin memperluas pendudukannya.

“Jika kita benar-benar peduli pada rakyat Palestina, maka kita harus fokus pada upaya diplomatik untuk menghentikan agresi militer Israel dan mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka,” tegas Ahmad Fauzi.

Ia juga menyerukan agar pemerintah Indonesia menggunakan pengaruhnya di forum-forum internasional seperti PBB dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menekan Israel agar menghentikan kebijakan ekspansinya di wilayah Palestina.