Pemerintah berencana memperbaiki regulasi terkait pinjaman daring (pinjol) menyusul putusan Mahkamah Agung. Langkah hukum tegas juga disiapkan untuk menindak penyedia layanan pinjol ilegal yang masih beroperasi di luar pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan bahwa pemerintah telah membentuk kelompok kerja khusus guna menyusun regulasi baru yang lebih komprehensif.
“Kami akan memperketat aturan terkait bunga pinjaman dan mekanisme penagihan agar lebih berkeadilan. Kami juga bekerja sama dengan OJK dan aparat penegak hukum untuk menindak pinjol ilegal yang merugikan masyarakat,” ujar Yusril dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (14/2/2025).
Hingga saat ini, OJK telah memberikan izin kepada 97 lembaga keuangan resmi yang menawarkan layanan pinjaman daring. Namun, masih banyak pinjol ilegal yang beroperasi dan kerap menimbulkan keresahan akibat bunga tinggi serta metode penagihan yang tidak sesuai aturan.
Pemerintah berharap regulasi baru dapat memberikan perlindungan lebih baik bagi masyarakat serta menciptakan ekosistem pinjaman daring yang sehat dan adil.
https://www.kompasiana.com/aidhilpratama7463/67a75ee3c925c432802e9243/pinjaman-daring-diprediksi-melonjak-di-2025-meski-dibatasi-ojk
https://news.detik.com/berita/d7742428/terima-putusan-ma-pemerintah-bakal-perbaiki-aturan-soal-pinjol
https://www.cnbcindonesia.com/market/20241231192033-17-599927/lengkap-ini-batas-bunga-aturan-baru-pinjol-berlaku-mulai-2025
https://www.kompas.tv/nasional/568482/pemerintah-siap-perbaiki-regulasi-pinjaman-daring-langkah-hukum-tegas-disiapkan
https://keuangan.kontan.co.id/news/bunga-pinjaman-daring-tidak-kompak-turun-per-2025-begini-kata-fintech-p2p-lending
https://news.detik.com/berita/d-7742609/pemerintah-bakal-perketat-pemanfaatan-nik-milik-pengguna-oleh-aplikasi-pinjol
https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Terbitkan-Sembilan-Aturan-Dalam-Rangka-Pengembangan-dan-Penguatan-Bidang-Lembaga-PVML.aspx
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250121215328-12-1189951/ada-putusan-ma-pemerintah-buat-pokja-khusus-atur-regulasi-pinjol