Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bekasi mengumumkan hasil investigasi awal terkait dugaan pencemaran air sumur warga yang diduga berasal dari limbah dapur produksi Makanan Bergizi Gratis (MBG) di kawasan Rawalumbu. Penemuan ini menjadi sorotan serius bagi warga dan pemerintah setempat karena berdampak langsung pada akses air bersih masyarakat.

Kepala DLH Kota Bekasi melalui Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3), Agus Santoso, menyatakan bahwa pihaknya mulai melakukan pengambilan sampel air sumur dan limbah sejak beberapa pekan lalu sebagai tindak lanjut laporan warga yang mengalami gangguan kesehatan dan perubahan kualitas air.

“Kami melakukan uji laboratorium untuk memastikan kandungan bahan berbahaya dari limbah dapur MBG yang kemungkinan mencemari sumur warga,” ujar Agus, Kamis (30/10).

Kasus ini mencuat setelah warga RW 10, Rawalumbu, mengeluhkan bau menyengat dan perubahan warna air sumur yang menjadi sumber air minum dan kegiatan sehari-hari mereka. Beberapa warga juga melaporkan gangguan kesehatan seperti iritasi kulit dan gangguan pencernaan.

Pemerintah Kota Bekasi merespon cepat keluhan tersebut dengan membentuk Satuan Tugas (Satgas) khusus yang melibatkan DLH, Dinas Kesehatan, serta aparat penegak hukum untuk melakukan investigasi menyeluruh dan pengawasan program MBG.

Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, memastikan seluruh pihak terkait akan bekerja sama memastikan program MBG berjalan sesuai standar kesehatan dan kebersihan. “Satgas kami sudah bersinergi dengan Kejaksaan Negeri agar kasus ini dapat ditangani dengan transparan dan tuntas,” jelasnya.

Menurut Tri, Satgas yang telah dibentuk bertugas mengawasi mulai dari pengadaan bahan baku, proses produksi hingga pengelolaan limbah dapur MBG agar tidak menimbulkan dampak lingkungan negatif. 

DLH mengingatkan para penyedia makanan yang tergabung dalam MBG untuk mematuhi standar pengelolaan limbah sesuai aturan lingkungan dan kebersihan, guna memastikan sampah dan limbah tidak mencemari sumber daya air.

Agus Santoso mengungkapkan bahwa selama pengawasan ditemukan indikasi limbah dapur MBG tidak dikelola dengan benar sehingga berisiko mencemari tanah dan air sumur warga sekitar.

Meski masih dalam tahap investigasi, pengambilan sampel limbah dan air sumur telah dilakukan untuk uji toksisitas dan kandungan bahan kimia berbahaya seperti zat organik dan bahan kimia yang bisa mempengaruhi kesehatan manusia.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Satia Sriwijayanti Anggraini, menegaskan pihaknya juga melakukan pemantauan kesehatan warga terdampak dan memberikan edukasi serta pelayanan medis preventif.

Beberapa siswa SD setempat dilaporkan mengalami gangguan pencernaan setelah mengkonsumsi MBG, yang menjadi salah satu pemicu kekhawatiran masyarakat.

Dinas Kesehatan sudah mengevakuasi beberapa anak yang mengalami muntah dan diare dan melakukan perawatan medis untuk memastikan kondisi mereka stabil.

Meski begitu, Satia menekankan bahwa penyebab pasti gangguan kesehatan masih dalam tahap evaluasi sambil menunggu hasil uji laboratorium dari bahan makanan dan limbah dapur.

Koordinator Program MBG, Samsudin, menyatakan komitmen untuk memperbaiki tata kelola dapur produksi dan pengolahan limbah secara menyeluruh.

“Kami berkoordinasi dengan DLH dan seluruh pihak untuk memastikan operasional berjalan aman dan bersih. Kami juga siap menjalani audit terkait pengelolaan limbah,” ujar Samsudin.

Sebagai program nasional pemerintah, MBG sangat penting bagi peningkatan gizi masyarakat terutama anak sekolah dan warga kurang mampu, sehingga pengawasan ketat sangat diperlukan untuk menjaga keamanan dan kualitas makanan.

Kasus pencemaran ini menjadi pelajaran penting bahwa keberhasilan program MBG tidak hanya dilihat dari kuantitas penyediaan makanan tetapi juga dari aspek lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Masyarakat di RW 10 Rawalumbu mendesak pemerintah daerah dan penyedia program MBG segera mengambil langkah konkret membersihkan dan mengatasi pencemaran limbah dapur agar tidak semakin meluas.