portalhukumid
Beberapa ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) hadir dalam acara pengumuman pemecatan Joko Widodo (Jokowi) beserta keluarganya dari keanggotaan partai tersebut. Surat Keputusan pemecatan terhadap Jokowi, Gibran Rakabuming, dan Bobby Nasution dibacakan oleh Komarudin Watubun, Ketua DPP Bidang Kehormatan Partai. Dalam acara tersebut, Komarudin didampingi oleh beberapa pengurus DPP lainnya, termasuk Bendahara Umum Olly Dondokambey, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul, serta Said Abdullah dan beberapa pengurus DPD.
Komarudin membacakan tiga surat keputusan (SK) pemecatan yang berbeda. SK pertama, yakni SK Nomor 1649, memecat Jokowi, SK Nomor 1650 memecat Gibran, dan SK Nomor 1651 memecat Bobby Nasution. Semua SK tersebut diteken pada 4 Desember 2024. Dalam pembacaan SK tersebut, Komarudin menyampaikan bahwa sanksi organisasi berupa pemecatan diberikan kepada Jokowi, dan dia dilarang untuk melakukan kegiatan atau menduduki jabatan apapun yang mengatasnamakan PDIP.
Meskipun demikian, sejumlah petinggi PDIP lainnya, termasuk Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani, tidak terlihat hadir pada acara tersebut. Pemecatan Jokowi dan keluarganya diumumkan setelah terjadi ketegangan antara PDIP dan Jokowi, yang semakin mengemuka menjelang Pilpres 2024. Sebelumnya, PDIP enggan mengambil sikap tegas terhadap Jokowi, meskipun Hasto Kristiyanto dalam beberapa kesempatan menyatakan bahwa Jokowi bukan bagian dari partai, terutama setelah Jokowi mencalonkan anaknya, Gibran Rakabuming, dalam Pilpres 2024.
Jokowi sendiri menanggapi pemecatannya dengan santai dan tidak terlalu mempermasalahkan keputusan tersebut. Ia menyatakan bahwa dirinya tidak terpengaruh oleh pemecatan tersebut, bahkan menilai PDIP kini hanya sebagai sebuah partai perseorangan. Sikap tegas PDIP terhadap Jokowi ini menunjukkan ketegangan yang semakin besar antara keduanya, meskipun sebelumnya hubungan mereka terlihat akur.
