Mahkamah Agung (MA) melakukan mutasi besar-besaran terhadap 199 hakim dan pimpinan pengadilan negeri di seluruh Indonesia. Mutasi ini diumumkan hasil rapat pimpinan MA pada Selasa 22 April malam sebagai bagian dari penyegaran dan promosi jabatan. Ketua MA, Sunarto, berharap mutasi ini dapat memberikan semangat baru bagi para hakim dan aparatur pengadilan untuk meningkatkan kinerja. Mayoritas hakim yang dimutasi berasal dari wilayah kerja Jakarta, yang menjadi pusat perhatian dalam perombakan ini. Langkah ini juga diharapkan memperkuat integritas lembaga peradilan secara keseluruhan.

Dari total 199 hakim dan pimpinan yang dimutasi, 61 di antaranya berasal dari lima pengadilan negeri di Jakarta, yaitu PN Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sebanyak 11 hakim dimutasi dari PN Jakarta Pusat, 11 dari PN Jakarta Barat, 13 dari PN Jakarta Selatan, 14 dari PN Jakarta Timur, dan 12 dari PN Jakarta Utara. Selain hakim, pimpinan pengadilan di Jakarta juga mengalami perombakan signifikan. PN Jakarta Pusat kini dipimpin oleh Husnul Khotimah yang sebelumnya menjabat Ketua PN Balikpapan. Ketua PN Jakarta Selatan dijabat Agus Akhyudi dari PN Banjarmasin, dan Ketua PN Jakarta Utara diisi oleh Yunto S. Hamonangan Tampubolon yang sebelumnya Ketua PN Serang.

Mutasi besar-besaran ini dilakukan menyusul kasus dugaan suap dan gratifikasi yang melibatkan Ketua PN Jakarta Selatan Muhammad Arif Nuryanto dan beberapa hakim pengadilan tipikor di Jakarta. Kasus tersebut mencuat pada awal April 2025 dan menjadi pemicu utama bagi MA untuk melakukan rotasi guna membersihkan institusi peradilan dari praktik korupsi. Pemindahan hakim ini juga melibatkan penggantian dengan hakim-hakim yang berasal dari MA dan pengadilan di daerah lain. Langkah ini diapresiasi sebagai upaya serius untuk memulihkan citra peradilan yang sempat tercoreng.

Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Brawijaya, Fachrizal Afandi, menilai mutasi ini sebagai langkah awal yang penting namun belum cukup. Ia mengingatkan bahwa mutasi harus diikuti dengan kebijakan lanjutan untuk memastikan pembersihan sistem peradilan berjalan efektif. Menurutnya, perbaikan sistem dan pengawasan internal harus terus diperkuat agar tidak muncul kembali kasus-kasus serupa. Mutasi hanya bagian dari strategi besar untuk meningkatkan profesionalisme hakim dan aparat pengadilan.

Dalam mekanisme mutasi ini, MA menggunakan rekomendasi dari Badan Pengawas (Bawas) untuk menentukan rotasi dan promosi hakim. Proses ini tidak lagi mengharuskan pengalaman berjenjang secara kaku, sehingga hakim yang kompeten bisa langsung dipromosikan ke jabatan tinggi meskipun tanpa pengalaman sebagai wakil ketua pengadilan di kelas yang lebih rendah. Hal ini bertujuan memberikan ruang bagi hakim yang berintegritas dan berkompeten untuk menduduki posisi strategis. Penerapan sistem ini diharapkan mempercepat pembaruan sumber daya manusia di peradilan.

Perombakan pimpinan pengadilan di Jakarta juga menjadi sorotan. Penunjukan Husnul Khotimah sebagai Ketua PN Jakarta Pusat menandai hadirnya pimpinan perempuan termuda di posisi tersebut. Pergantian pimpinan ini diharapkan membawa perubahan positif dan memperbaiki tata kelola pengadilan. Dengan pimpinan baru yang berintegritas, MA berharap proses peradilan di Jakarta dapat berjalan lebih transparan dan akuntabel. Ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan

Mutasi ini juga menjangkau wilayah lain di Indonesia, tidak hanya Jakarta dan Surabaya. MA melakukan rotasi hakim di berbagai daerah untuk menyeimbangkan distribusi sumber daya manusia dan meningkatkan kualitas peradilan secara nasional. Hakim-hakim yang sebelumnya bertugas di wilayah rawan kasus korupsi dan suap dipindahkan ke daerah lain, sementara hakim dari luar Jakarta dan Surabaya dipindahkan ke ibu kota untuk mengisi posisi strategis. Langkah ini diharapkan mengurangi praktik-praktik negatif dan meningkatkan integritas pengadilan di seluruh Indonesia

Ketua MA Sunarto menegaskan bahwa mutasi dan promosi ini merupakan bagian dari penyegaran organisasi yang bertujuan meningkatkan kinerja dan profesionalisme hakim serta aparatur pengadilan. Ia berharap para hakim yang dimutasi dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja baru dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mutasi ini juga diharapkan menjadi momentum bagi seluruh jajaran peradilan untuk memperbaiki pelayanan dan penegakan hukum. Komitmen MA terhadap reformasi peradilan terus dijaga dengan langkah-langkah strategis seperti ini

Meski mendapat dukungan dari berbagai pihak, mutasi besar-besaran ini juga menimbulkan tantangan tersendiri, terutama dalam hal adaptasi hakim di tempat tugas baru. MA memberikan waktu paling cepat satu bulan bagi hakim dan panitera yang dimutasi untuk mulai bekerja di tempat baru. Pengawasan dan evaluasi berkala akan dilakukan untuk memastikan proses mutasi berjalan lancar dan tujuan reformasi tercapai. MA juga mengajak seluruh elemen peradilan dan masyarakat untuk mendukung langkah ini demi terciptanya sistem peradilan yang bersih dan profesional