Selvia Anggraini
Rocky Gerung: Reformasi Polisi Gagal, Kita Butuh Transformasi Nilai Sipil
Jakarta, 29 September 2025 — Pengamat politik dan filsuf publik Rocky Gerung kembali menggebrak forum intelektual dengan kritik tajam terhadap institusi kepolisian dan jalannya reformasi demokrasi di Indonesia. Dalam sebuah diskusi publik yang dihadiri Wakapolri dan jajaran kepolisian, Rocky menyebut bahwa reformasi kepolisian selama ini tidak lebih dari sekadar pemisahan institusional antara TNI dan Polri.
“Reformasi itu hanya memisahkan tentara dan polisi. Tidak ada perubahan nilai. Yang kita butuh sekarang adalah transformasi, bukan restrukturisasi,” tegas Rocky dari atas mimbar, yang menurutnya merupakan simbol utama kebebasan menyampaikan pendapat.
Pendapat Harus Menentang, Bukan Menyetujui
Rocky memulai orasinya dengan menegaskan pentingnya mimbar dalam tradisi demokrasi, merujuk pada budaya Yunani kuno, tempat lahirnya konsep forum publik.
“Pendapat hanya disebut pendapat jika dia menentang pendapat lain. Kalau Anda hanya bilang ‘saya setuju’, itu bukan pendapat — itu doa,” katanya lantang.
Menurutnya, demokrasi tidak akan berjalan jika masyarakat takut menyuarakan opini yang bertentangan.
Menguak Makna “KontraS”: Simbol Perlawanan Sipil
Rocky juga mengulas makna tersembunyi dari nama organisasi HAM KontraS, yang didirikan bersama almarhum Munir pada 1998.
“Huruf ‘S’ di akhir kata KontraS ditulis besar bukan tanpa alasan. Itu ‘S’ untuk Soeharto. Simbol perlawanan sipil terhadap otoritarianisme yang membungkam,” ungkapnya.
Kini, lanjutnya, masyarakat sipil kembali menggunakan simbol dan kecurigaan sebagai cara menghadapi kemunduran demokrasi.
Polisi Butuh Nilai Sipil, Bukan Komando
Salah satu kritik utama Rocky adalah bahwa kepolisian Indonesia belum berhasil meninggalkan watak militeristik yang melekat sejak Orde Baru.
“Polisi adalah warga sipil yang dipersenjatai. Tapi hari ini, banyak yang lebih militeristik daripada tentara. Itu masalahnya,” katanya.
Ia menegaskan bahwa dalam sistem demokrasi, fungsi harus mendahului komando — berbeda dengan militer yang bertumpu pada perintah hirarkis.
Contoh Baik: Kapolda Riau dan Green Policing
Rocky menyampaikan apresiasi kepada Kapolda Riau, Irjen Herry Heriawan, yang menyambut aksi demonstrasi mahasiswa dengan spanduk bertuliskan “Selamat Datang Para Pejuang Aspirasi”, bukan dengan barikade aparat.
“Demonstrasi disambut seperti tamu. Bukan musuh. Itu contoh kepolisian yang paham nilai sipil,” ujarnya.
Ia juga menyebut keterlibatannya dalam menyusun kurikulum green policing yang menggabungkan tugas polisi dengan isu-isu lingkungan.
Membalik Tuduhan: “Saya Bukan Dibeli Polisi, Saya yang Membeli Polisi”
Rocky mengungkap bahwa dirinya sempat dicurigai oleh kalangan aktivis karena berfoto dan terlibat dalam program dengan kepolisian.
“Bukan saya yang dibeli polisi. Justru saya yang membeli kepercayaan mereka terhadap nilai lingkungan. Fair dong,” ujar Rocky sambil tersenyum.
Reformasi Tanpa Demokrasi: Indonesia Masih Setengah Jalan
Menurut Rocky, Indonesia belum sepenuhnya masuk dalam era demokrasi meski institusi-institusi demokratis seperti KPU dan DPR sudah terbentuk.
“Perubahan hanya terjadi pada lembaga, bukan pada nilai. Maka yang terjadi bukan demokrasi, tapi demokratisasi setengah hati,” tuturnya.
Rocky juga mengajak agar kritik terhadap polisi tidak dilandasi sentimen, melainkan argumen.
“Audit masyarakat sipil terhadap polisi lebih penting daripada audit internal. Tapi audit itu harus dengan argumen, bukan kemarahan,” ujarnya.
Dalam akhir pidatonya, Rocky menyerukan bahwa reformasi kepolisian sejati hanya mungkin terjadi bila ada kemitraan setara antara polisi dan masyarakat sipil, berbasis pada nilai-nilai sipil, bukan kekuasaan militeristik.
“Demokrasi tidak bisa tumbuh di atas ketakutan. Ia hanya tumbuh di atas keberanian berpendapat dan kesediaan untuk mendengar yang berbeda,” tutup Rocky.
