Hukum Tata Negara

6994250659124421348

Tragedi 1998: Pelanggaran HAM atau Bukan?

Tragedi 1998 di Indonesia, yang ditandai dengan kerusuhan, pembakaran, dan kekerasan massal, merupakan salah satu peristiwa kelam dalam sejarah negara ini. Pertanyaan utama yang masih…

Kontroversi Terkait Jabatan Mayor Teddy, Refly Harun Mengungkap Tiga Kesalahan yang Disembunyikan

Pakar hukum tata negara, Refly Harun, dengan tegas mengungkapkan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai sekretaris kabinet (seskab)….

Risiko Korupsi Politik Menurut Ahli Hukum Tata Negara Bivitri Susanti

Ahli Hukum Tata Negara dan dosen STHI Jentera, Bivitri Susanti, menyoroti kompleksitas korupsi politik yang dianggap jauh lebih rumit dan berbahaya dibandingkan dengan bentuk-bentuk korupsi…

Amnesty Internasional: Pernyataan Menko Yusril Tidak Tepat dan Bertentangan dengan Aturan Hukum...

Menanggapi pernyataan yang disampaikan oleh Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Republik Indonesia, Yusril Ihza Mahendra, terkait kasus-kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu,…

Prabowo menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak...

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan…

Prabowo dan Gibran Dilantik Hari Ini, Bagaimana Prosedurnya Secara Hukum?

Momen bersejarah pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih segera dilaksanakan. Pelantikan ini akan menjadi puncak dari proses pemilu…

Pesan Sri Mulyani kepada Lima Anggota BPK Terpilih

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi menghadiri acara pembacaan sumpah jabatan untuk lima anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang terpilih. Acara yang…

Keputusan MK Mengangkat Isu Nasib Tenaga Honorer Tercecer dalam Pengangkatan PPPK

Mahkamah Konstitusi (MK) telah menegaskan bahwa guru honorer harus diberikan prioritas untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pernyataan ini disampaikan oleh hakim…

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-VIII Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum...

Konferensi Nasional Hukum Tata Negara Ke-VIII akan dilaksanakan pada tanggal 15 hingga 17 November 2024 di Padang, dengan mengangkat tema “Regresi Demokrasi dan Prinsip Negara…

Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN) akan menyelenggarakan...

Konferensi Nasional III Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 5–8 Desember 2024. Tema utama yang…