Profesi advokat sering dipandang sebagai “officer of the court” yang wajib menjunjung tinggi hukum dan keadilan. Namun, muncul persoalan sensitif ketika fee atau honorarium yang diterima advokat diduga berasal dari tindak pidana, khususnya pencucian uang (money laundering). Situasi ini menimbulkan dilema etis sekaligus yuridis, karena advokat berhak atas imbalan jasa, tetapi di sisi lain tidak boleh menikmati hasil kejahatan.

Dasar Hukum Pencucian Uang dan Relevansinya bagi Advokat

Indonesia memiliki regulasi khusus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap orang yang mengetahui atau patut menduga hasil kejahatan digunakan dalam transaksi keuangan dapat dimintai pertanggungjawaban. Ketentuan ini juga berlaku bagi advokat, terutama jika fee yang diterima terbukti bersumber dari tindak pidana, seperti korupsi, narkotika, atau penipuan.

Kewajiban Etis Advokat

Kode Etik Advokat Indonesia menekankan bahwa advokat wajib menjaga kehormatan profesi dan tidak boleh terlibat dalam praktik yang melawan hukum. Jika advokat mengetahui bahwa fee yang diberikan klien berasal dari tindak pidana, ia berkewajiban menolak atau mengembalikan dana tersebut. Apabila tetap menerima, advokat berisiko dianggap turut serta atau membantu dalam proses pencucian uang.

Risiko Hukum bagi Advokat

Apabila terbukti menerima fee hasil pencucian uang, advokat dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan UU TPPU, dengan ancaman pidana penjara dan denda yang berat. Di luar itu, advokat juga bisa dijatuhi sanksi etik oleh organisasi profesinya, mulai dari teguran keras hingga pencabutan izin praktik. Artinya, risiko yang dihadapi tidak hanya menyangkut kebebasan individu, tetapi juga reputasi profesi.

Tantangan Pembuktian

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah sulitnya membuktikan apakah advokat mengetahui sumber fee klien berasal dari tindak pidana. Namun, prinsip kehati-hatian (prudential principle) kini semakin ditekankan. Advokat dianjurkan menerapkan due diligence sederhana, misalnya meminta kejelasan sumber pembayaran, menggunakan rekening resmi kantor hukum, hingga mencatat setiap transaksi secara transparan.

Fee advokat memang hak profesional, tetapi tidak boleh dinikmati jika bersumber dari hasil kejahatan. Advokat harus menjaga integritas profesinya dengan menolak pembayaran yang patut diduga hasil pencucian uang. Dengan sikap tegas tersebut, advokat tidak hanya melindungi dirinya dari risiko hukum, tetapi juga menjaga kehormatan profesi sebagai penjaga keadilan.