Anggota DPR dari Partai Demokrat Mengharapkan Agar Hukum dalam Pemerintahan Prabowo Tidak Dijadikan Alat untuk Kepentingan Politik

Author Photoportalhukumid
26 Oct 2024
Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.
Dr. Hillary Brigitta Lasut, S.H., LL.M.

Anggota Komisi XI DPR RI, Hillary Brigitta Lasut, memberikan perhatian serius terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menangani masalah kebocoran anggaran negara melalui penegakan hukum yang tegas dan efektif. Dia berharap bahwa di bawah pemerintahan Prabowo, ruang untuk menampung aspirasi rakyat dapat semakin diperkuat guna mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Dalam pernyataannya, Hillary menyebutkan pencapaian yang diraih oleh pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh Presiden ke-7, Joko Widodo. Menurutnya, banyak kemajuan yang telah dicapai di bidang infrastruktur dan berbagai kebijakan yang diambil oleh Jokowi, meskipun ada juga beberapa yang memicu perdebatan. “Di pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa banyak yang berhasil, terutama dalam pembangunan infrastruktur, walaupun tentu ada beberapa hal yang menimbulkan pro-kontra,” ungkapnya pada hari Sabtu (26/10).

Hillary berharap agar pemerintahan Prabowo lebih aktif dalam mensosialisasikan kebijakan atau program yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat dapat menerima informasi tersebut dengan baik. Dia menekankan pentingnya keadilan dalam penerapan hukum, dengan harapan agar hukum tidak disalahgunakan sebagai alat politik yang hanya menguntungkan beberapa kelompok atau partai tertentu. “Kami berharap agar hukum tidak dijadikan alat politik yang hanya menguntungkan satu atau dua pihak, tetapi dapat memperkuat aspirasi seluruh rakyat,” tuturnya.

Dalam pidato perdananya sebagai presiden, Prabowo mengajak semua elemen untuk berani menghadapi kenyataan tentang kebocoran anggaran dan korupsi yang mengancam masa depan bangsa. Ia mengajak semua pejabat politik dan pemerintah di berbagai tingkatan untuk tidak takut menghadapi kenyataan mengenai skandal dan penyimpangan yang terjadi antara oknum pejabat dan pengusaha yang tidak patuh pada norma dan etika. Prabowo menegaskan komitmennya untuk memberantas korupsi yang mengakibatkan kebocoran anggaran negara.

Hillary meyakini bahwa di bawah kepemimpinan Prabowo, hukum akan berfungsi sebagai alat pencari keadilan sejati, bukan sebagai alat untuk kepentingan politik. “Saya percaya pemerintahan baru ini mampu mewujudkannya, karena Pak Prabowo sendiri telah menyampaikan bahwa demokrasi dan hukum akan dijalankan dengan baik dan menjunjung tinggi keadilan,” ujarnya. Dia menekankan bahwa dukungan dari masyarakat Indonesia sangat penting untuk menjaga pengawalan terhadap penegakan hukum.

Hillary optimis bahwa penegakan hukum di era pemerintahan saat ini akan lebih baik, mengingat Prabowo telah menegaskan komitmennya untuk setia pada konstitusi. Dengan demikian, dia percaya tidak akan ada lagi pelanggaran terhadap konstitusi yang sempat menjadi isu di masyarakat beberapa waktu lalu. “Pak Prabowo telah menjelaskan bahwa demokrasi akan terus terjaga, dan kita harus mengedepankan sikap yang lebih santun dan damai dalam berpolitik,” tegasnya.

Ia juga menyatakan bahwa DPR dan partai politik seharusnya diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi tanpa rasa takut atau cemas. “DPR dan parpol harus diberi keleluasaan untuk menyuarakan pendapat mereka dengan tegas, tanpa harus dekat dengan penguasa untuk bisa menyampaikan aspirasi,” tambahnya.

Sebagai anggota Komisi XI yang membidangi keuangan negara dan perencanaan pembangunan nasional, Hillary meyakini bahwa pemerintahan Prabowo memiliki potensi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni peningkatan hingga 8%. Dia menyadari bahwa Prabowo telah memahami masalah kebocoran anggaran dan berkomitmen untuk mengatasinya. “Kita harus realistis sebagai wakil rakyat, namun kita juga perlu optimis bahwa dalam beberapa tahun ke depan, pertumbuhan ekonomi dapat meningkat pesat,” kata Hillary.

Ia menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi dan perannya secara efektif untuk mengawal program dan kebijakan pemerintah. “Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Prabowo sudah melalui kajian yang mendalam, dan jika para ahli di berbagai sektor menyatakan keyakinan mereka, kami akan terus memantau dan mengawasi agar kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik,” tutupnya.

Sumber:
https://kumparan.com/kumparannews/anggota-dpr-demokrat-harap-hukum-di-pemerintahan-prabowo-tak-jadi-alat-politik-23n1PgzdyNM/full

Artikel Terkait

Rekomendasi