portalhukumid
Pakar hukum tata negara, Refly Harun, dengan tegas mengungkapkan pandangannya mengenai keputusan Presiden Prabowo Subianto yang mengangkat Mayor Teddy Indra Wijaya sebagai sekretaris kabinet (seskab). Dalam program siniar yang disiarkan di YouTube, Refly membahas isu ini secara mendalam pada Rabu (23/10/2024). Dalam kesempatan tersebut, Refly mengaitkan keputusan itu dengan sumpah yang diambil oleh presiden dan wakil presiden, yang mengharuskan mereka untuk menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Refly, keberadaan Mayor Teddy dalam posisi tersebut menunjukkan adanya masalah dalam penegakan aturan. Ia menekankan bahwa penempatan posisi di pemerintahan seharusnya dilakukan dengan prinsip yang jelas dan sesuai dengan hukum yang berlaku. “Sumpah presiden dan wakil presiden itu adalah menjalankan undang-undang selurus-lurusnya. Penempatan Mayor Teddy harus dilakukan dengan cara yang benar juga. Jika tidak, kita akan mengalami banyak kesulitan,” ujar Refly.
Refly tidak hanya menyoroti satu kesalahan terkait penempatan Mayor Teddy, tetapi menganggap ada beberapa masalah yang muncul akibat keputusan tersebut. “Ada banyak kesalahan yang terkait dengan penempatan Mayor Teddy, meskipun pihak Istana mungkin berusaha untuk menutupinya. Akibatnya, banyak pihak yang menjadi korban dari keputusan ini,” tambahnya. Ia mengindikasikan bahwa keputusan ini mungkin telah mengorbankan struktur organisasi yang telah mapan, yang tentu saja berdampak pada pejabat-pejabat eselon yang sudah ada.
Lebih lanjut, Refly berpendapat bahwa para pembuat kebijakan tidak memperkirakan dampak negatif yang mungkin muncul akibat pengangkatan Mayor Teddy, yang diinginkan oleh Presiden Prabowo. “Ini sangat menyedihkan bagi pejabat-pejabat eselon yang harus beradaptasi dengan perubahan mendadak ini. Keputusan ini bisa menyebabkan ketidakpastian dan ketidakstabilan dalam pemerintahan,” ungkapnya. Refly menekankan perlunya perencanaan yang matang dalam setiap keputusan politik untuk menjaga integritas dan efisiensi sistem pemerintahan.
Pndangan Refly Harun menunjukkan pentingnya pengelolaan sumber daya manusia di pemerintahan yang tidak hanya berlandaskan pada hubungan personal, tetapi juga pada kepatuhan terhadap hukum dan kepentingan publik.
