Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia resmi menghentikan sementara operasi pertambangan nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini mulai berlaku sejak Kamis, 5 Juni 2025, sebagai respons atas penolakan dari aktivis lingkungan dan masyarakat sipil yang khawatir aktivitas tambang mengancam ekosistem di wilayah tersebut. PT Gag Nikel merupakan anak perusahaan PT Antam Tbk, BUMN yang telah memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018. Bahlil menegaskan penghentian ini dilakukan sampai ada verifikasi lapangan yang memastikan kepatuhan perusahaan terhadap aturan lingkungan. Pemeriksaan ini akan dilakukan oleh tim inspeksi dari Kementerian ESDM.

Langkah penghentian sementara ini diambil setelah adanya kritik dan protes luas dari berbagai pihak, termasuk Greenpeace Indonesia, yang menyoroti dampak negatif industri nikel terhadap kawasan Raja Ampat. Greenpeace mengingatkan bahwa kerusakan lingkungan akibat pertambangan nikel sudah terjadi di beberapa daerah lain seperti Halmahera dan Wawonii, sehingga keberlangsungan ekosistem Raja Ampat perlu dijaga. Bahlil menyatakan bahwa ia belum pernah mengunjungi lokasi tambang tersebut dan menegaskan bahwa izin tambang yang dimiliki PT Gag Nikel diterbitkan sebelum ia menjabat sebagai Menteri ESDM. Izin tersebut sudah melalui proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) sebelum operasi dimulai.

Bahlil juga menyampaikan bahwa pihaknya akan mengadakan rapat evaluasi dengan jajaran di Kementerian ESDM dan memanggil pemegang izin tambang, baik BUMN maupun swasta, untuk memastikan semua aktivitas pertambangan berjalan sesuai aturan. Ia menegaskan bahwa operasional PT Gag Nikel akan dihentikan sampai hasil verifikasi lapangan keluar dan kondisi di lokasi benar-benar dipastikan. Peninjauan langsung ke lapangan juga sudah dijadwalkan untuk melihat kondisi sebenarnya di Raja Ampat. Keputusan ini diambil agar tidak terjadi kesimpangsiuran terkait aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Menanggapi keputusan tersebut, PT Gag Nikel menyatakan penghormatan dan penerimaan penuh atas keputusan Menteri ESDM. Plt Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya, menegaskan bahwa perusahaan telah memenuhi seluruh perizinan operasi dan menjalankan kegiatan sesuai prinsip Good Mining Practices. Mereka juga siap memberikan dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses verifikasi kepada Kementerian ESDM. Arya menambahkan bahwa operasional perusahaan berada di luar kawasan konservasi dan Geopark UNESCO, serta sesuai dengan tata ruang daerah yang berlaku di Raja Ampat. Pernyataan ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap transparansi dan kepatuhan regulasi lingkungan.

Sebelum diakuisisi penuh oleh PT Antam pada 2008, PT Gag Nikel awalnya dimiliki oleh Asia Pacific Nickel Pty. Ltd dengan penguasaan saham 75 persen dan Antam 25 persen. Setelah akuisisi, Antam menguasai seluruh saham PT Gag Nikel dan mengelola kegiatan tambang nikel di Raja Ampat. IUP produksi yang dimiliki perusahaan ini merupakan satu-satunya yang saat ini aktif di wilayah tersebut, meskipun ada perusahaan lain yang memiliki izin namun sudah tidak beroperasi sejak awal 2024. Hal ini menegaskan posisi PT Gag Nikel sebagai pelaku utama pertambangan nikel di Raja Ampat saat ini.

Bahlil menegaskan bahwa keputusan penghentian sementara ini adalah langkah preventif untuk memastikan seluruh aktivitas pertambangan tidak melanggar aturan lingkungan dan kearifan lokal di Papua Barat Daya. Ia menyatakan akan melakukan cross-check hasil verifikasi lapangan sebelum mengambil keputusan lebih lanjut. Pemerintah ingin memastikan bahwa kegiatan pertambangan tidak merusak ekosistem yang sangat penting di Raja Ampat, yang dikenal sebagai kawasan dengan keanekaragaman hayati tinggi. Pemeriksaan ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan lingkungan. Bahlil menegaskan komitmen pemerintah dalam mengelola sumber daya mineral secara bertanggung jawab.

Penolakan terhadap aktivitas pertambangan di Raja Ampat semakin menguat setelah berbagai laporan dan kampanye dari organisasi lingkungan yang menyoroti potensi kerusakan kawasan tersebut. Aktivitas penambangan nikel dinilai dapat mengancam habitat laut dan darat yang menjadi rumah bagi banyak spesies endemik dan langka. Aliansi masyarakat sipil juga menuntut penghentian operasi tambang sampai ada jaminan perlindungan lingkungan yang memadai. Pemerintah merespons tuntutan ini dengan langkah tegas berupa penghentian sementara operasi PT Gag Nikel. Hal ini menunjukkan adanya perhatian serius dari pemerintah terhadap aspirasi masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Dalam proses verifikasi lapangan, tim dari Kementerian ESDM akan menilai apakah PT Gag Nikel telah mematuhi semua ketentuan AMDAL dan peraturan lingkungan lainnya. Pemeriksaan ini juga mencakup evaluasi dampak sosial dan ekonomi terhadap masyarakat setempat. Bahlil berjanji hasil verifikasi akan diumumkan secara transparan kepada publik. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah akan mengambil tindakan tegas sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebaliknya, jika perusahaan memenuhi standar, izin operasional dapat dipertimbangkan untuk dilanjutkan dengan pengawasan ketat.

Keputusan penghentian sementara ini juga menjadi momentum bagi PT Gag Nikel untuk memperbaiki dan meningkatkan praktik operasionalnya agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Perusahaan diharapkan dapat berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam menjaga kelestarian alam Raja Ampat. Langkah ini penting mengingat kawasan tersebut memiliki nilai ekologis dan pariwisata yang sangat tinggi. PT Gag Nikel telah menyatakan kesiapan untuk bekerja sama dan memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Ini menjadi contoh bagaimana perusahaan tambang harus beradaptasi dengan tuntutan keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Dengan adanya penghentian sementara ini, pemerintah juga menunjukkan sikap tegas dalam mengelola sumber daya mineral nasional tanpa mengabaikan aspek lingkungan. Raja Ampat sebagai kawasan strategis harus dilindungi agar tidak mengalami kerusakan akibat eksploitasi berlebihan. Bahlil menegaskan bahwa keputusan ini bukanlah penolakan permanen, melainkan langkah evaluasi untuk memastikan pertambangan berjalan sesuai aturan. Pemerintah akan terus memantau dan mengawasi kegiatan pertambangan di seluruh Indonesia agar selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Langkah ini diharapkan menjadi contoh bagi pengelolaan sumber daya alam di masa depan.

1. https://www.tempo.co/ekonomi/bahlil-hentikan-sementara-aktivitas-pertambangan-nikel-di-raja-ampat-1653122
2. https://www.tempo.co/ekonomi/bahlil-izin-tambang-nikel-di-raja-ampat-terbit-sebelum-saya-jadi-menteri-1663002
3. https://bantentv.com/berita/nasional/usai-ramai-saverajaampat-bahlil-hentikan-sementara-izin-operasi-tambang-nikel/
4. https://finance.detik.com/energi/d-7951770/terungkap-sepak-terjang-pt-gag-nikel-yang-dituding-rusak-kawasan-raja-ampat
5. https://www.cnbcindonesia.com/news/20250605195527-4-639019/pemerintah-setop-sementara-tambang-raja-ampat-pt-gag-nikel-buka-suara
6. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250605184147-85-1237017/gag-nikel-buka-suara-usai-bahlil-setop-tambang-nikel-di-raja-ampat
7. https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250605164934-85-1236948/banjir-kritik-bahlil-setop-sementara-tambang-nikel-di-raja-ampat
8. https://www.antaranews.com/berita/4881077/bahlil-hentikan-sementara-operasi-tambang-nikel-di-raja-ampat
9. https://kumparan.com/kumparanbisnis/bahlil-setop-sementara-izin-tambang-gag-nikel-ini-yang-mau-dicek-ke-raja-ampat-25DEsws0Jqh
10. https://news.detik.com/berita/d-7951550/bahlil-segera-terbang-usai-hentikan-sementara-tambang-nikel-raja-ampat
11. https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip-berita/kementerian-esdm-hentikan-sementara-operasi-pt-gag-nikel