Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto secara resmi telah menunjuk Yusril Ihza Mahendra sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan dalam Kabinet Merah Putih yang akan berlangsung selama periode 2024-2029. Pengumuman tersebut disampaikan oleh Presiden Prabowo setelah acara jamuan makan malam bersama para calon menteri dan wakil menteri di Istana Negara Jakarta pada malam Minggu.

Dalam sambutannya, Prabowo mengumumkan, “Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan,” saat membacakan daftar para menteri dalam Kabinet Merah Putih. Kementerian yang baru dibentuk ini merupakan bagian dari pemerintahan Prabowo-Gibran yang bertujuan untuk memperkuat penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia.

Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari 1956 di Belitung Timur dan memiliki latar belakang pendidikan yang mengesankan. Ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada tahun 1983 dan melanjutkan studi pascasarjananya di bidang hukum serta ilmu Islam di universitas yang sama. Selain itu, Yusril juga menempuh pendidikan di Universitas Punjab, Pakistan, dan Universitas Sains Malaysia, di mana ia memperoleh gelar Master of Science (M.Sc.) dan Doctor of Philosophy (Ph.D.) dalam ilmu politik pada tahun 1993. Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Hukum di Universitas Indonesia, di mana ia mengajar mata kuliah Hukum Tata Negara, Teori Ilmu Hukum, dan Filsafat Hukum.

Karir Yusril di dunia politik dan hukum dimulai sebagai dosen di Universitas Indonesia, tetapi ia juga memiliki pengalaman luas dalam pemerintahan. Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara, anggota DPR/MPR RI, Menteri Hukum dan Perundang-undangan, serta Menteri Kehakiman, yang saat ini dikenal sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Di luar jabatannya, Yusril telah berkontribusi sebagai pengacara untuk berbagai tokoh politik, termasuk Joko Widodo, Ma’ruf Amin, Prabowo Subianto, dan Gibran Rakabuming Raka. Keahlian Yusril di bidang hukum tata negara menjadikannya anggota Persatuan Advokat Indonesia (PERADI) dan pendiri serta ketua Kantor Advokat Ihza & Ihza Law Firm.

Yusril juga memiliki sejarah politik yang menarik. Pada tahun 1999, ia hampir terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia dalam sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat. Setelah jatuhnya rezim Presiden Soeharto pada tahun 1998, Yusril, yang sebelumnya adalah seorang akademisi, terjun ke dunia politik dan mendirikan Partai Bulan Bintang (PBB), sebagai kelanjutan dari Partai Islam Masyumi yang pernah ada pada masa Presiden Soekarno. Dalam pemilihan presiden yang berlangsung di Sidang MPR RI pada Oktober 1999, Yusril meraih 232 suara, sementara Megawati Soekarnoputri mendapatkan 305 suara dan Abdurrahman Wahid meraih 185 suara. Meskipun ia memiliki peluang untuk menggantikan BJ Habibie, koalisi Poros Tengah justru mengusung Abdurrahman Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Sebelum aktif dalam politik, Yusril telah membangun karir yang signifikan sebagai Guru Besar Hukum Tata Negara di Universitas Indonesia. Ia dipercaya oleh Presiden Soeharto untuk menyusun naskah pidato selama masa pemerintahannya. Dalam waktu lebih dari dua tahun, Yusril telah menulis sebanyak 204 pidato untuk Presiden Soeharto. Setelah era reformasi, karirnya di pemerintahan semakin pesat, dengan menjabat sebagai menteri dalam berbagai era kepresidenan. Di bawah Presiden Abdurrahman Wahid pada tahun 1999-2001, Yusril diangkat sebagai Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia.

Selanjutnya, Yusril juga pernah menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM di era Presiden Megawati pada tahun 2001-2004, serta sebagai Menteri Sekretaris Negara pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dari 2004 hingga 2007. Setelah masa jabatannya, Yusril mendirikan firma hukum bersama adiknya, Yusron Ihza, yang dinamakan Ihza & Ihza Law Firm. Dengan reputasi yang telah dibangunnya, firma hukum tersebut semakin dikenal luas di masyarakat.

Dalam perkembangan politik terkini, Yusril kembali memimpin Partai Bulan Bintang untuk periode 2015-2020, menunjukkan komitmennya dalam dunia politik. Selain itu, Yusril juga berpengalaman dalam urusan internasional, di mana ia beberapa kali mewakili pemerintah dalam perundingan di tingkat internasional, termasuk dalam forum ASEAN, Organisasi Konferensi Islam (OKI), APEC, dan Komisi Hak Asasi Manusia PBB. Dengan latar belakang yang kaya ini, Yusril diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam posisi barunya sebagai Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan di kabinet Prabowo-Gibran.

Sumber:
https://www.antaranews.com/berita/4410825/prabowo-tunjuk-yusril-ihza-mahendra-jadi-menko-hukum-ham