Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Maria Yohana Esti Wijayati mengusulkan agar program Sekolah Rakyat ditempatkan langsung di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) bukan di bawah Kementerian Sosial (Kemensos). Menurutnya, penempatan ini lebih sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kemendikdasmen dalam bidang pendidikan dasar dan menengah. 

Esti menjelaskan bahwa Kementerian Sosial MK sebaiknya hanya berperan sebagai penyedia data masyarakat miskin ekstrem yang menjadi sasaran program tersebut, sementara pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan sekolah rakyat diserahkan kepada Kemendikdasmen. Hal ini dinilai akan meningkatkan efektivitas dan mutu pendidikan yang diberikan. 

Sekolah Rakyat sendiri merupakan program yang digagas untuk menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu, dengan konsep asrama atau boarding school. Program ini dirancang untuk membantu memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan yang inklusif dan berkarakter. 

Sebelumnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti telah menyatakan bahwa guru Sekolah Rakyat akan direkrut dari lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) dengan kualifikasi tertentu. Esti menilai rekrutmen guru dari lulusan PPG ini akan menjanjikan mutu pengajaran yang lebih terstandar dan profesional. 

Saat ini, Kemensos tengah mempersiapkan operasional Sekolah Rakyat yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, dengan 53 lokasi yang sudah siap dan proses rekrutmen guru serta murid yang dimulai pada April 2025. Namun, Esti menegaskan bahwa pengelolaan yang tepat harus berada di bawah Kemendikdasmen agar program berjalan sesuai tujuan pendidikan nasional. 

Selain itu, Esti juga mengingatkan pentingnya mempertimbangkan insentif dan jenjang karier guru Sekolah Rakyat agar mereka termotivasi dan dapat memberikan pengajaran terbaik. Hal ini menjadi bagian dari upaya menjaga kualitas pendidikan dalam program tersebut. 

Dengan usulan ini, Esti berharap Sekolah Rakyat dapat menjadi ruang inovasi pendidikan yang kuat dan berkelanjutan, bukan sekadar program sosial semata. Penempatan di bawah Kemendikdasmen diharapkan dapat memperkuat tata kelola dan integrasi program dengan sistem pendidikan nasional yang sudah ada.

Sumber

https://www.tempo.co/politik/alasan-wakil-ketua-komisi-x-dpr-sarankan-sekolah-rakyat-di-bawah-kemendikdasmen-1232556

https://kemensos.go.id/berita-terkini/menteri-sosial/Guru-dan-Murid-Sekolah-Rakyat-Diseleksi-Mulai-April-2025

https://www.tempo.co/politik/sekolah-rakyat-beroperasi-juli-2025-bagaimana-kemensos-mendapatkan-murid–1224385

https://www.antaranews.com/berita/4774433/pemerintah-siapkan-53-lokasi-sekolah-rakyat-untuk-digunakan-mulai-2025

https://www.tempo.co/politik/sekolah-rakyat-terapkan-konsep-multi-entry-multi-exit-ini-penjelasan-menteri-pendidikan-dasar-1229539

https://www.asninstitute.id/sekolah-rakyat/

Dukung Program Sekolah Rakyat, My Esti Wijayanti Usul Sebaiknya Langsung di Bawah Kemendikdasmen

https://www.infopublik.id/kategori/nasional-sosial-budaya/914256/aktivis-pendidikan-usul-sekolah-rakyat-gunakan-fasilitas-yang-sudah-ada

https://kabar24.bisnis.com/read/20250415/15/1869310/komisi-x-dpr-usul-sekolah-rakyat-di-bawah-kemendikdasmen