Pada tanggal 13 Maret 2025, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 telah mengalami defisit sebesar Rp31,2 triliun hingga akhir Februari 2025. Defisit ini setara dengan 0,13% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan terjadi karena belanja negara yang lebih besar dibandingkan pendapatan negara

Belanja negara selama dua bulan pertama tahun 2025 mencapai Rp348,1 triliun, yang merupakan sekitar 9,6% dari pagu APBN tahun ini. Sementara itu, pendapatan negara hingga Februari 2025 hanya mencapai Rp316,9 triliun, atau 10,5% dari target yang telah ditetapkan. 

Pendapatan negara tersebut terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp240,4 triliun dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp76,4 triliun. Meskipun demikian, penerimaan pajak mengalami penurunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa defisit APBN ini masih dalam batasan yang diprediksi. Target defisit APBN 2025 secara keseluruhan adalah sebesar Rp616,2 triliun, atau 2,53% dari PDB. Oleh karena itu, defisit awal tahun ini masih dianggap terkendali.

Namun, beberapa pakar ekonomi menganggap situasi ini mengkhawatirkan. Mereka menilai bahwa defisit ini bisa berlanjut dan mencapai batas pelanggaran undang-undang jika tidak diatasi dengan baik. Batas defisit yang diizinkan oleh undang-undang adalah 3% dari PDB. 

Pakar ekonomi Andri dari Bright mengatakan bahwa defisit ini merupakan yang pertama dalam beberapa tahun terakhir. Pada bulan Februari sebelumnya, APBN selalu surplus. Ia memperkirakan bahwa program-program populis seperti Makan Bergizi Gratis bisa membebani APBN lebih lanjut jika tidak diatur dengan baik. 

Selain itu, sistem Coretax yang baru diterapkan pada Januari 2025 juga menjadi sorotan karena dianggap memperlambat penerimaan pajak. Banyak wajib pajak melaporkan kesulitan dalam menggunakan sistem ini, sehingga pemerintah perlu segera mengevaluasi dan memperbaiki sistem tersebut. 

Penurunan penerimaan pajak juga menjadi perhatian serius. Pada Januari-Februari 2025, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa fiskal Indonesia sedang tertekan dan memerlukan penyesuaian prioritas belanja. 

Dalam menghadapi defisit ini, pemerintah telah melakukan pembiayaan utang sebesar Rp220,1 triliun selama dua bulan pertama tahun 2025. Ini menunjukkan bahwa pemerintah melakukan front loading dalam pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Namun, hal ini juga berpotensi meningkatkan porsi pembiayaan utang negara jika defisit terus melebar. 

Pada akhirnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa efisiensi anggaran dilakukan tanpa mengubah target defisit APBN. Belanja pemerintah digeser ke program-program yang lebih penting, bukan dikurangi secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas fiskal dan memastikan bahwa target APBN tetap sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. 

Sumber

 https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250313105542-532-1208298/sri-mulyani-umumkan-apbn-sudah-tekor-rp312-t

 https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1809418/sri-mulyani-umumkan-apbn-defisit-rp312-triliun-hingga-februari-2025

 https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2d4755800eo

 https://nasional.kontan.co.id/news/defisit-apbn-yang-melebar-berpotensi-meningkatkan-porsi-pembiayaan-utang-negara

 https://www.youtube.com/watch?v=tq9kYCYnYRY

 https://www.kompas.tv/ekonomi/580155/sri-mulyani-tegaskan-efisiensi-tak-pengaruhi-target-defisit-apbn-tetap-2-53-persen-dari-pdb

 https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/laporan/laporan-kinerja-kemenkeu

 https://ekonomi.bisnis.com/read/20250313/10/1861184/sri-mulyani-tak-ubah-target-defisit-apbn-2025-meski-kinerja-pajak-melorot

 https://kbr.id/berita/Berita/laporan-apbn-2025-mundur-sri-mulyani-data-belum-stabil