Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka peluang untuk menuntut hukuman mati terhadap tersangka kasus korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023. Jaksa Agung, ST Burhanuddin, menyampaikan bahwa korupsi yang terjadi selama pandemi COVID-19 menjadi alasan ancaman hukuman berat tersebut. 

Menurut Burhanuddin, tersangka bisa terjerat pasal korupsi di tengah bencana alam sehingga hukumannya lebih berat. Undang-Undang Tipikor Pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa pelaku korupsi yang melakukan kejahatan saat terjadi bencana nasional dapat dijatuhi hukuman mati. 

Kejagung telah menetapkan sembilan tersangka, terdiri dari enam pegawai Pertamina dan tiga pihak swasta. Kasus ini terkait dengan kerugian negara sebesar Rp 193,7 triliun akibat korupsi minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina. Salah satu modusnya adalah pengoplosan BBM RON 90 jenis Pertalite atau BBM RON 88 jenis Premium dengan BBM RON 92 jenis Pertamax.