Konferensi Nasional III Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (KNAPHTN-HAN) akan dilaksanakan di Balikpapan pada tanggal 5–8 Desember 2024. Tema utama yang diangkat dalam konferensi ini adalah “Pemerintahan Baru: Peluang dan Tantangan dari Perspektif Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.” Melalui konferensi ini, diharapkan perspektif yang mendalam terhadap tantangan dan peluang bagi pemerintahan baru dapat diangkat, khususnya dari sudut pandang hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Dalam kegiatan tersebut, sesi Call for Papers telah dibuka dengan enam panel nasional dan satu panel hukum internasional. Panel-panel ini terdiri atas tiga panel Hukum Tata Negara, tiga panel Hukum Administrasi Negara, dan satu panel yang membahas topik terkait Hukum Internasional. Proses penerimaan naskah dibuka mulai tanggal 9 Oktober hingga 12 November 2024. Sementara itu, pengumuman naskah yang terpilih untuk dipresentasikan akan dilakukan pada tanggal 16 November 2024.

Sekretaris Jenderal APHTN-HAN, Bayu Dwi Anggono, menyampaikan bahwa asosiasi tersebut saat ini memiliki lebih dari 1.500 anggota yang tersebar di 37 provinsi di seluruh Indonesia. Selama ini, APHTN-HAN berfokus pada mempererat tali silaturahmi antar pengajar serta mengembangkan kreativitas dan kemampuan sumber daya manusia di bidang pengajaran dan pengembangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Forum Konferensi Nasional tahunan yang diselenggarakan oleh APHTN-HAN selalu menjadi ajang untuk mencapai tujuan tersebut.

Bayu juga menambahkan bahwa konferensi ini tidak hanya dihadiri oleh anggota APHTN-HAN, tetapi juga terbuka bagi publik yang tertarik untuk berpartisipasi dalam memberikan gagasan terkait perkembangan hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Salah satu fokus utama konferensi ini adalah untuk menampung berbagai masukan yang relevan dengan perkembangan terkini dalam kedua bidang hukum tersebut di Indonesia.

Bayu menjelaskan bahwa mengingat pemerintahan baru akan dilantik pada Oktober 2024, topik yang dibahas dalam Call for Papers akan sangat berkaitan dengan ruang lingkup serta tantangan yang akan dihadapi oleh pemerintahan tersebut. Topik-topik seperti pembenahan lembaga negara, peningkatan kualitas pelayanan publik, kerja-kerja legislasi, reformasi prosedur, serta partisipasi publik akan menjadi isu-isu yang sangat penting dalam diskusi panel-panel tersebut. Dengan demikian, konferensi ini akan menjadi forum untuk merumuskan berbagai pemikiran strategis guna mendukung terciptanya pemerintahan yang lebih baik.

Sebelum panel-panel dimulai, akan diadakan Seminar Internasional yang menandai pembukaan acara Konferensi Nasional III APHTN-HAN. Acara ini diselenggarakan bekerja sama dengan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan narasumber dari kalangan internasional yang masih dalam tahap konfirmasi. Hasil dari panel-panel diskusi nantinya akan disampaikan kepada para pemangku kepentingan dan masyarakat sebagai bentuk pandangan APHTN-HAN terhadap kondisi ketatanegaraan Indonesia saat ini.

Sebelumnya, Konferensi Nasional APHTN-HAN II dilaksanakan di Batam, Kepulauan Riau, pada tanggal 29 September hingga 2 Oktober 2023. Tema yang diangkat adalah “Dinamika Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Negara sebagai Implementasi UUD 1945.” Beberapa panel yang dibahas antara lain terkait penegakan hukum dan penyelesaian sengketa pemilu, reformasi regulasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, sistem presidensial, serta pembentukan kabinet masa depan.

Peserta konferensi APHTN-HAN tahun lalu mencapai 200 orang, dan meskipun tidak semua lolos dalam Call for Papers, mereka tetap diizinkan mengikuti konferensi sebagai peserta non-Call for Papers. Proses seleksi naskah dilakukan secara tertutup oleh pakar-pakar hukum dari APHTN-HAN, dan diharapkan tradisi ini dapat dilanjutkan dalam konferensi yang akan datang.