portalhukumid
Pada hari Jumat, 31 Januari 2025, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Republik Indonesia menggelar pertemuan awal (entry meeting) dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk memulai proses pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham tahun anggaran 2024. Acara ini dilaksanakan secara hybrid, di mana sebagian peserta hadir secara langsung di lokasi, sementara sebagian lainnya mengikuti secara daring. Proses pemeriksaan ini merupakan bagian dari upaya Kemenkumham untuk memastikan pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, dalam sambutannya menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran negara. Ia memberikan beberapa atensi yang harus diperhatikan oleh seluruh jajaran Kemenkumham yang kini telah terpecah menjadi tiga kementerian, yaitu Kementerian Hukum, Kementerian HAM, dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain adalah kewajiban untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan pengelolaan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar tanpa adanya kesalahan pencatatan. Selain itu, Menteri Hukum juga menekankan pentingnya koordinasi aktif dalam penyampaian data dan informasi yang dibutuhkan oleh BPK, serta tindak lanjut yang tepat terhadap temuan hasil pemeriksaan.
Lebih lanjut, Menteri Supratman Andi Agtas juga mengingatkan agar peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dimaksimalkan dalam mengawasi proses pengelolaan keuangan di internal Kemenkumham. Ia mengharapkan agar seluruh pihak dapat meningkatkan kecermatan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta Sistem Pengendalian Intern (SPI). Dalam kesempatan ini, Menteri juga menegaskan bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK RI bukan hanya untuk memenuhi kewajiban, tetapi juga untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara yang ada di Kemenkumham.
Merespons hal ini, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, yang turut mengikuti kegiatan ini secara daring, menyatakan komitmennya untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan transaksi keuangan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah akan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dapat dipertanggungjawabkan. Rakhmat juga menegaskan bahwa pihaknya akan proaktif dalam menyediakan data dan informasi yang diperlukan oleh BPK RI untuk mendukung proses pemeriksaan yang sedang berlangsung.
Acara entry meeting ini turut dibuka oleh Pimpinan Pemeriksaan Keuangan BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana, yang juga menandai dimulainya proses pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham. Hasil dari pemeriksaan tersebut nantinya akan menjadi dasar bagi Kemenkumham untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara, dengan tujuan memastikan bahwa pengelolaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan transparan. Dengan demikian, diharapkan proses pemeriksaan ini akan memberikan dampak positif bagi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.
