Jumlah menteri di setiap negara berbeda-beda, tergantung pada struktur pemerintahan dan kebutuhan spesifik negara tersebut. Penting untuk dicatat bahwa jumlah menteri ini dapat berubah sesuai dengan kebijakan dan organisasi pemerintahan masing-masing. Di negara-negara maju, jumlah kementerian umumnya lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia, yang memiliki lebih banyak kementerian untuk menangani berbagai aspek kebijakan dan administrasi yang luas. Salah satu hal yang harus menjadi perhatian utama bagi pemerintahan adalah pengelolaan anggaran yang efisien. Penghematan anggaran sangat penting, terutama bagi negara-negara yang berusaha menjaga kestabilan keuangan dengan lebih baik. Hal ini dapat dilakukan melalui pengurangan pengeluaran pemerintah, peningkatan efisiensi birokrasi, serta penghapusan subsidi yang tidak diperlukan.

Dalam konteks Indonesia, rencana untuk menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 46 berpotensi meningkatkan beban anggaran negara. Penambahan ini akan memerlukan biaya tambahan, baik untuk penyediaan fasilitas, staf baru, maupun operasional setiap kementerian. Meskipun bertujuan untuk memperluas cakupan administrasi, langkah ini perlu dipertimbangkan secara matang terkait dampaknya terhadap pengelolaan anggaran negara.

Untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai jumlah kementerian di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara maju pada tahun 2024, berikut adalah perbandingannya:

1. Indonesia: 34 Menteri
Indonesia memiliki 34 menteri yang bertanggung jawab atas berbagai bidang, mulai dari ekonomi, politik, hingga sosial. Banyaknya kementerian di Indonesia mencerminkan upaya pemerintah untuk mengelola kompleksitas kebijakan di negara besar dengan populasi yang sangat beragam dan kebutuhan administrasi yang luas. Rencana peningkatan jumlah kementerian menunjukkan adanya dorongan untuk lebih memperhatikan bidang-bidang tertentu, meski menimbulkan tantangan dalam pengelolaan anggaran.

2. Amerika Serikat: 15 Menteri
Amerika Serikat hanya memiliki 15 menteri atau yang disebut sebagai *Secretaries* dalam kabinet. Struktur pemerintahan AS sangat efisien dengan jumlah kementerian yang relatif sedikit, mencerminkan pendekatan birokrasi yang lebih ramping. Masing-masing kementerian mencakup area yang luas dan penting dalam pemerintahan, seperti ekonomi, pertahanan, dan luar negeri, tanpa perlu membagi lebih banyak kementerian untuk bidang yang lebih spesifik.

3. Jepang: 20 Menteri
Jepang memiliki 20 menteri yang memimpin berbagai kementerian strategis. Sebagai negara maju dengan birokrasi yang efektif, jumlah kementerian di Jepang disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi dan sosial negara tersebut. Pemerintah Jepang menjaga agar struktur pemerintahan tidak terlalu besar, namun tetap efektif dalam menangani berbagai kebijakan dan masalah domestik serta internasional.

4. Prancis: 31 Menteri
Prancis memiliki 31 menteri, jumlah yang hampir mendekati Indonesia. Struktur pemerintahan Prancis mencerminkan keseimbangan antara berbagai bidang kebijakan yang penting, termasuk sosial, budaya, dan ekonomi. Meskipun memiliki lebih banyak kementerian dibanding negara-negara lain di Eropa, Prancis tetap berupaya menjaga keseimbangan antara efisiensi dan kebutuhan administrasi yang beragam.

5. Inggris: 22 Menteri
Inggris memiliki 22 menteri dalam kabinetnya. Seperti negara-negara maju lainnya, jumlah kementerian di Inggris cukup efisien dengan fokus pada bidang-bidang utama yang memerlukan perhatian khusus. Struktur yang lebih kecil ini memungkinkan Inggris untuk mengelola kebijakan secara efektif tanpa membebani anggaran pemerintah dengan terlalu banyak kementerian.

6. Jerman: 16 Menteri
Jerman memiliki 16 menteri yang memimpin berbagai kementerian. Struktur pemerintahan Jerman dirancang untuk menjaga efisiensi tinggi dengan birokrasi yang ramping, meski tetap mampu menangani kompleksitas kebijakan negara besar dengan ekonomi terkuat di Eropa. Pengelolaan kementerian yang efisien ini mendukung stabilitas ekonomi dan sosial Jerman.

7. Australia: 30 Menteri
Australia memiliki 30 menteri, yang hampir sama dengan jumlah di Prancis. Sebagai negara dengan wilayah luas dan kebutuhan kebijakan yang bervariasi, Australia mempertahankan jumlah kementerian yang cukup besar untuk mengelola isu-isu nasional dan internasional, namun tetap lebih kecil dibanding Indonesia.

8. Kanada: 37 Menteri
Kanada memiliki 37 menteri dalam kabinetnya, menjadikannya salah satu negara maju dengan jumlah menteri terbanyak. Hal ini mencerminkan kompleksitas kebutuhan administratif dan kebijakan Kanada, yang mirip dengan Indonesia dalam hal luas wilayah dan keragaman sosial, meskipun Kanada tetap memiliki jumlah menteri yang lebih sedikit.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki lebih banyak kementerian dibanding kebanyakan negara maju, hal ini mungkin disebabkan oleh kebutuhan untuk menangani berbagai bidang kebijakan yang lebih spesifik. Namun, penting bagi Indonesia untuk mempertimbangkan implikasi anggaran dan memastikan bahwa struktur yang lebih besar tersebut mampu berjalan dengan efisien tanpa membebani keuangan negara.