portalhukumid
Tim Hukum DPP PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan bahwa mereka menerima informasi terkait rencana penahanan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebelum pelaksanaan Kongres PDIP yang dijadwalkan berlangsung pada tahun 2025. Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy mengungkapkan bahwa langkah tersebut diduga bertujuan untuk mengganggu persiapan kongres partai dan konsolidasi internal yang sedang berlangsung.
“Kami menerima kabar bahwa Mas Hasto ditargetkan untuk ditahan sebelum Kongres PDI Perjuangan. Langkah ini tampaknya lebih bernuansa politik daripada murni demi penegakan hukum,” ujar Ronny dalam konferensi pers di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Kamis (9/1). Menurut Ronny, tujuan utama tindakan ini adalah untuk melemahkan suara kritis PDIP terhadap dugaan perusakan demokrasi dan konstitusi di masa pemerintahan mantan Presiden Joko Widodo.
Ronny menilai bahwa langkah yang diambil oleh KPK saat ini lebih merupakan bagian dari agenda politik yang berupaya menciptakan kekacauan di internal PDIP. Ia bahkan menyebut pimpinan KPK sebagai “KPK Edisi Jokowi,” merujuk pada dugaan hubungan erat antara lembaga tersebut dengan kepentingan politik mantan presiden. Ronny menuduh KPK mengabaikan laporan masyarakat sipil terkait dugaan pelanggaran hukum, seperti pencucian uang dan penyelundupan nikel mentah, yang diduga melibatkan pihak-pihak dekat Jokowi, termasuk menantu presiden, Bobby Nasution.
Terkait kasus yang menjerat Hasto, Ronny menyatakan bahwa Sekjen PDIP tersebut telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan, termasuk menyusun pleidoi atau pembelaan dalam tujuh bahasa yang ditujukan kepada audiens internasional. “Mas Hasto menyampaikan kepada kami bahwa pembelaannya akan disampaikan dalam tujuh bahasa agar seluruh dunia dapat mengikuti kasus ini,” tambah Ronny.
Di sisi lain, Ronny menyerukan agar kader PDIP tetap solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri. Ia mengingatkan agar para kader tidak terprovokasi oleh upaya pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu stabilitas partai. Meskipun demikian, PDIP menegaskan komitmen mereka untuk menghormati proses hukum yang berlangsung.
Sementara itu, Ketua KPK Komjen Setyo Budiyanto membantah tudingan bahwa proses hukum terhadap Hasto bermotif politik. Ia menegaskan bahwa setiap langkah KPK dilakukan sesuai dengan prosedur dan pengawasan ketat dari pimpinan lembaga tersebut. “Semua proses sudah dilakukan sesuai aturan. Tugas dan administrasi terkait penyidikan juga telah dilaksanakan secara formal,” ujar Setyo.
Di tengah isu ini, Anggota Tim Hukum DPP PDIP Maqdir Ismail mempertanyakan keberadaan Harun Masiku, buronan yang sudah lama menjadi sorotan. Ia menilai langkah KPK menjadikan Hasto sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku hanya bertujuan untuk menghidupkan kembali perhatian terhadap kasus tersebut. “Kasus Hasto ini seperti dibuat heboh, sementara Harun Masiku seolah dilupakan. Apakah ini karena Harun terlalu pintar untuk ditemukan, atau memang tidak ada niat sungguh-sungguh mencarinya?” tanya Maqdir.
Maqdir juga mengingatkan bahwa Harun Masiku menjadi elemen kunci dalam kasus ini. Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan terkait keberadaannya, meskipun KPK berulang kali menyebut akan segera menangkapnya. “Harusnya KPK bisa memberikan jawaban yang jelas tentang keberadaan Harun Masiku. Apakah dia masih ada atau tidak? Jika ada, kenapa penangkapannya begitu sulit?” tegas Maqdir.
Kasus ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara penegakan hukum dan politik, yang terus menjadi sorotan publik menjelang Kongres PDIP 2025.
