portalhukumid
Pada Sabtu (23/11/2024), kota-kota besar di Prancis menjadi pusat demonstrasi besar-besaran yang melibatkan puluhan ribu orang yang menuntut penghentian kekerasan terhadap perempuan. Aksi ini digelar sebagai respons terhadap persidangan pemerkosaan massal yang mengguncang masyarakat Prancis, yang sedang berlangsung di Kota Avignon. Persidangan tersebut melibatkan 51 pria, salah satunya seorang suami yang selama satu dekade membius istrinya dan menyertakan sejumlah pria lainnya dalam tindak kekerasan terhadap perempuan tersebut.
Aktivis perempuan yang mengorganisir demo mendorong pemerintah Prancis untuk mengambil pelajaran dari kasus ini, dengan tujuan mengatasi masalah kekerasan terhadap perempuan yang terus meningkat. Aksi ini menandai bagian dari upaya masyarakat Prancis untuk lebih memahami dan merespons kasus-kasus kekerasan seksual yang sangat meresahkan. Di Paris, ribuan orang turun ke jalan, dengan sebagian besar peserta adalah perempuan, namun turut serta juga anak-anak dan pria. Polisi mencatat ada sekitar 12.500 orang yang hadir, meskipun penyelenggara menyebutkan angka yang jauh lebih tinggi, yakni 80.000 orang. Di berbagai kota lainnya, seperti Marseille, Lille, dan Rennes, aksi serupa juga digelar, dengan jumlah peserta yang totalnya diperkirakan mencapai 100.000 orang.
Para demonstran membawa berbagai poster bertuliskan slogan-slogan seperti “Rasa malu harus berpindah pihak”, yang populer di kalangan penggugat dalam persidangan tersebut, Gisele Pelicot. Pelicot telah menjadi simbol keberanian feminis karena memilih untuk hadir secara terbuka di persidangan meskipun pengungkapan kasusnya sangat menyakitkan. Hukum Prancis mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan penetrasi seksual yang melibatkan kekerasan, ancaman, atau kejutan, tetapi sejauh ini, definisi tersebut belum memasukkan unsur persetujuan antara pihak yang terlibat, yang menjadi tuntutan utama gerakan perempuan, terutama sejak dimulainya gerakan MeToo.
Aksi ini juga bertepatan dengan peringatan dua hari menjelang Hari Internasional Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan yang jatuh pada Senin (25/11). Dalam rangkaian peringatan tersebut, Menteri Kesetaraan Salima Saa berjanji akan mengambil langkah-langkah konkret untuk menangani kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, Perdana Menteri Prancis Michel Barnier, menurut laporan mingguan Tribune Dimanche, dijadwalkan akan mengumumkan kebijakan baru, termasuk peningkatan pelatihan untuk petugas polisi dan tambahan dukungan bagi korban kekerasan rumah tangga yang berusaha meninggalkan rumah mereka.
