portalhukumid
Ratusan anggota Koalisi Masyarakat Sipil Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Kaltim pada Senin, 18 November 2024, untuk menunjukkan solidaritas terhadap masyarakat adat di Dusun Muara Kate, Kecamatan Muara Komam, Kabupaten Paser, yang menjadi korban kekerasan pada 15 November 2024. Aksi ini juga merupakan bentuk kecaman terhadap lambannya respons pemerintah daerah dan aparat dalam menangani konflik yang sudah memakan korban jiwa.
Peristiwa kekerasan itu menewaskan Rusel (60) dan menyebabkan Anson (55) terluka parah, yang hingga saat ini masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Panglima Sebaya. Dede Wahyudi, Koordinator aksi yang juga menjabat sebagai Biro Politik Kebijakan dan Advokasi Hukum Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kaltim, menegaskan bahwa protes ini bukan hanya untuk menyampaikan solidaritas, tetapi juga sebagai bentuk kekecewaan mendalam terhadap pihak berwenang yang dianggap tidak segera menuntaskan konflik yang sudah berlangsung lama.
“Kami mendesak pemerintah untuk segera mengambil langkah konkret dan tegas dalam menyelesaikan konflik ini. Korban sudah terlalu banyak, dan ini bukan pertama kalinya hal ini terjadi,” ujar Dede, seperti yang dikutip dari Presisi.co, sebuah jaringan berita Suara.com, pada hari yang sama.
Konflik di Dusun Muara Kate bermula dari penolakan warga terhadap kegiatan penambangan yang menggunakan jalan umum untuk pengangkutan batubara. Ketegangan semakin memuncak setelah terjadinya kecelakaan pada 26 Oktober 2024, yang mengakibatkan tewasnya Pendeta Veronika Fitriani, yang tertabrak truk pengangkut batubara. Sebelumnya, pada Desember 2023, warga juga pernah memblokade jalan sebagai protes terhadap kegiatan penambangan, namun aksi tersebut tidak mendapat respons dari pihak perusahaan. Konflik yang terjadi minggu lalu di pos penjagaan yang dibangun warga untuk mengawasi jalur pengangkutan batubara semakin memperburuk situasi. Dede Wahyudi menilai aparat keamanan gagal mencegah eskalasi konflik meskipun tanda-tanda potensi kekerasan sudah terlihat jelas sejak awal.
Dede juga mengkritik pemerintah yang dinilai saling lempar tanggung jawab, sehingga masyarakat adat merasa tidak mendapat perlindungan. “Negara harus hadir untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman. Namun, yang tampak adalah adanya pembiaran terhadap situasi ini,” katanya.
Aksi unjuk rasa yang berlangsung damai ini mencakup beberapa tuntutan penting. Pertama, massa menuntut pencopotan Kapolda Kaltim dan Kapolres Paser karena dinilai gagal dalam mencegah eskalasi kekerasan dan tidak mampu menjaga keamanan warga. Kedua, mereka mendesak pemerintah untuk mengambil langkah konkret dalam penyelesaian konflik, dengan prioritas pada hak-hak masyarakat adat. Ketiga, mereka meminta perlindungan yang lebih kuat bagi masyarakat adat, termasuk jaminan atas hak mereka atas tanah dan lingkungan hidup yang sehat.
Selama demonstrasi, massa juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan kekejaman terhadap pejuang lingkungan hidup, yang menggugah perhatian publik akan dampak dari tindakan kekerasan tersebut. Dede Wahyudi menekankan bahwa pemerintah dan aparat penegak hukum harus menunjukkan keberpihakan mereka kepada masyarakat, bukan pada korporasi besar yang dianggap bertanggung jawab atas kerusakan dan konflik yang terjadi.
“Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah harus bertanggung jawab. Jangan ada lagi korban yang jatuh karena kelalaian mereka,” tegas Dede.
Koalisi ini menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini hingga tuntas, memastikan bahwa keadilan bagi masyarakat adat tetap terwujud. Sementara itu, warga di Dusun Muara Kate terus menjaga posko mereka untuk melindungi wilayah mereka dari potensi ancaman lebih lanjut.
“Kami tidak akan berhenti berjuang sampai ada keadilan yang diberikan kepada masyarakat adat. Ini adalah tanggung jawab kita bersama,” pungkas Dede.
