portalhukumid
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengungkap berbagai modus dugaan kecurangan dalam pengelolaan anggaran di pemerintah daerah. Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh, menyatakan bahwa sejumlah modus ini dapat diselidiki lebih lanjut oleh aparat penegak hukum.
“Modus utama yang paling sering kami temui adalah manipulasi dalam tahap perencanaan dan penganggaran. Kami dapat melihat di mana potensi pemotongan atau penyelewengan anggaran terjadi,” jelas Yusuf Ateh dalam rapat koordinasi nasional yang digelar Kementerian Dalam Negeri di Sentul, Bogor, pada Kamis, 7 November 2024.
Selain itu, modus gratifikasi dan nepotisme dalam proses perizinan juga diidentifikasi sebagai bentuk-bentuk kecurangan yang sering terjadi di tingkat daerah. Modus lain yang disoroti adalah penyalahgunaan diskresi kebijakan, yang kerap digunakan sebagai dalih untuk tindakan kecurangan. Ada pula penggelembungan harga dalam pengadaan barang dan jasa, pungutan liar terkait pemberian izin, serta manipulasi laporan keuangan yang menggambarkan proyek seolah telah selesai meskipun sebenarnya belum rampung.
Yusuf menambahkan bahwa pola-pola kecurangan ini sebenarnya sudah berlangsung selama 10-20 tahun terakhir dan terus berulang. Ia juga menegaskan kesiapan BPKP untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah yang memerlukan pendampingan dalam merencanakan anggaran dengan transparan dan tanpa kecurangan. “Perwakilan BPKP di daerah siap mendampingi dalam membenahi sistem pengendalian korupsi dan kecurangan. Tinggal masalahnya, apakah pemerintah daerah bersedia untuk melakukan perbaikan atau tidak,” ujar Yusuf Ateh, seraya menegaskan urgensi pengawasan yang lebih ketat mengingat perhatian tinggi dari penegak hukum.
