Media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Platform-platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok bukan hanya menjadi tempat berinteraksi, tetapi juga lahan informasi, bisnis, dan bahkan politik. Di balik popularitasnya, media sosial sering kali menjadi wadah pelanggaran hukum, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan pelanggaran privasi. Fenomena ini menunjukkan bahwa regulasi hukum yang ketat sangat dibutuhkan untuk menjaga tatanan dan keamanan di ruang digital.

Indonesia memiliki beberapa undang-undang yang mengatur perilaku di media sosial, di antaranya adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE, khususnya Pasal 27 dan 28, mengatur pelanggaran seperti pencemaran nama baik, penyebaran informasi bohong (hoaks), hingga ujaran kebencian. Meski demikian, penerapan UU ITE seringkali menjadi polemik di masyarakat karena pasalnya dianggap terlalu luas dan rentan disalahgunakan. Fenomena ini memunculkan banyak kritik karena aturan yang terlalu kaku bisa mengancam kebebasan berpendapat.

Selain UU ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang baru disahkan menjadi regulasi penting dalam melindungi privasi pengguna. Pengaturan ini memberi perlindungan bagi data pribadi masyarakat dari penyalahgunaan yang kerap terjadi di media sosial. Meskipun begitu, efektivitas undang-undang ini masih dalam tahap awal dan membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih baik untuk menghadapi tantangan privasi digital yang semakin kompleks.

Pengaturan di dalam UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi memang sudah mencakup aspek penting dalam penggunaan media sosial, namun perkembangan teknologi dan perubahan pola interaksi di dunia digital menuntut penyesuaian regulasi yang lebih dinamis. Misalnya, perlindungan anak di media sosial saat ini belum diatur secara spesifik dalam UU ITE. Padahal, semakin banyak kasus eksploitasi anak di dunia maya yang memerlukan perhatian hukum yang lebih terperinci.

Selain itu, ada kebutuhan akan aturan yang lebih jelas terkait penyebaran disinformasi dan hoaks yang berpotensi menimbulkan keresahan sosial. Saat ini, UU ITE hanya mengatur hoaks secara umum, namun belum ada regulasi yang membedakan antara hoaks dalam situasi krisis (seperti pandemi atau bencana) dan situasi normal. Beberapa negara bahkan telah mengeluarkan regulasi khusus terkait misinformasi dalam keadaan darurat untuk mencegah penyebaran informasi palsu yang berbahaya.

Fenomena Hukum di Era Digital
Di era digital ini, fenomena penggunaan hukum untuk mengendalikan media sosial semakin kentara. Di satu sisi, regulasi yang tegas memang dibutuhkan agar tidak terjadi pelanggaran yang membahayakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Di sisi lain, banyak kasus menunjukkan adanya penyalahgunaan pasal karet dalam UU ITE untuk membungkam kritik atau suara yang dianggap berlawanan, sehingga memicu ketakutan dalam berekspresi di media sosial.

Fenomena lain adalah meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya perlindungan data pribadi. Masyarakat kini mulai memahami hak mereka terhadap data pribadi dan dampak negatif jika data tersebut disalahgunakan. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi seharusnya menjawab kebutuhan ini, tetapi pemerintah juga perlu memastikan aturan pelaksanaannya diterapkan secara konsisten dan transparan.

Urgensi pengaturan dalam bermedia sosial tidak dapat dielakkan. UU ITE dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi merupakan langkah maju, tetapi regulasi tambahan serta penyesuaian pasal perlu dipertimbangkan agar aturan ini benar-benar bisa melindungi tanpa mengorbankan kebebasan berpendapat. Pemerintah perlu melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan regulasi dengan perkembangan teknologi dan pola interaksi yang ada.

Selain itu, diperlukan sosialisasi yang intensif agar masyarakat dapat memahami hak dan kewajiban mereka dalam beraktivitas di media sosial. Dengan demikian, ruang digital di Indonesia bisa menjadi tempat yang aman dan kondusif bagi semua pihak.